Medan (ANTARA) - Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Prof KH Nasaruddin Umar, MA, PhD menilai, komunikasi publik terkait pencegahan dan penanganan dampak wabah virus Corona (COVID-19) dengan menggunakan “bahasa agama” akan lebih mengena.
“Komunikasi publik terkait pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 dengan menggunakan ‘bahasa agama’ seperti perlunya bersabar, mengendalikan diri, tidak berprasangka buruk, memelihara kebersihan, dan berikhtiar diyakini akan lebih bisa diterima masyarakat,” katanya di Jakarta, Senin (25/5).
Prof Nasaruddin mengemukakan itu pada Halal Bihalal Virtual Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) yang diikuti 40 pengurus KMA-PBS Pusat dan Daerah.
Sebelumnya, Menko Polhukam Prof Dr Mahfud MD pada Halal Bihalal Kebangsaan 1441 Hijriah yang dilakukan secara virtual itu mengemukakan paparan dengan tema “Mengoptimalkan peran KMA-PBS dalam menghadapi era baru pandemi COVID-19”.
Prof Nasaruddin sendiri pada pada struktur organisasi KMA-PBS yang diketuai oleh Ir HM Suaib Didu MM dan Sekjen Ir Agus Riyanto MT itu berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pakar dan Prof Mahfud MD sebagai Ketua Kehormatan Dewan Pakar.
Menurut Prof Nasaruddin, saat Ramadhan yang baru lalu, penggunaan bahasa agama juga telah mendorong masyarakat untuk meningkatkan infaq, sodaqoh, dan jariah untuk meringankan beban orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk para buruh atau karyawan yang terkena PHK.
Dalam kaitan itu Imam Masjid Istiqlal menyatakan bersyukur KMA-PBS selama ini lebih dominan menggunakan bahasa agama dalam narasinya yang berkaitan dengan kepentingan publik serta meminta Ormas tersebut membantu komunikasi publik terkait pencegahan dan penanganan dampak COVID-19.
“Bahasa agama itu, agama apapun, sangat penting untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Saya juga bersyukur ada beberapa pihak di masyarakat yang pada masa lalu bertentangan, kini semua bersatu melawan COVID-19,” katanya.
Sebelumnya, dalam dialog virtual dengan para pengurus KMA-PBS Pusat dan Daerah itu Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa komunikasi publik dan koordinasi Pemerintah dalam pencegahan dan penanganan dampak pandemi COVID-19 masih harus ditingkatkan.
“Oleh karena itu pula dua minggu lalu kami sudah bicara dengan Menteri Kominfo untuk membuat narasi yang lebih baik terkait penanganan dampak COVID-19 dengan memperhatikan secara matang aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial,” katanya.
Menko Polhukam sebelumnya mendapat laporan dari Ketua Umum KMA-PBS yang antara lain menyebutkan bahwa sampai sejauh ini tidak ada keluarga alumni penerima beasiswa Supersemar yang terkena COVID-19 serta menyatakan siap membantu Pemerintah terkait penanganan dampak wabah tersebut.
“KMA-PBS siap membantu Pemerintah dalam melakukan komunikasi terkait upaya pencegahan dan penanganan dampak wabah COVID-19 sebagai bagian penting dari program bela negara,” kata Ketua Umum KMA-PBS dalam diskusi virtual yang dipandu oleh Sekjen KMA-PBS Agus Riyanto selaku moderator itu.
