Diketahui, COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksinya antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.
Berdasarkan bukti ilmiah, COVID -19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat atau droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Namun, rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.
Semua norma-norma PPI tersebut, telah gencar disosialisasikan Pemprov Sumut kepada masyarakat bahkan sebelum terdapat pasien positif COVID-19 di daerah ini. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck), bergerak cepat dan sigap menyikapi perkembangan pandemi yang hampir menyerang semua negara di dunia termasuk Indonesia tersebut. Secara internal, Edy dan Ijeck intens menggelar rapat koordinasi dengan jajarannya guna menyusun langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan COVID-19. Bukti konkretnya, langsung dibentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumut. Lalu, atas pandemi ini, status Sumut ditetapkan Siaga Darurat sampai 29 Maret 2020. Bahkan kini, guna mempercepat penanganan wabah tersebut, mengingat pula adanya kenaikan eskalasi orang terjangkit, status Sumut dinaikkan menjadi Tanggap Darurat hingga 29 Mei mendatang.
Disamping upaya sosialisasi yang terus gencar dilakukan, pemprov bersama pemkab/pemko telah menyiagakan 206 rumah sakit di seluruh Sumut. Namun ada RS yang dijadikan rujukan utama antara lain RSUP Haji Adam Malik, RSUD Kabanjahe, RSUD Djasamen Saragih, RSUD Tarutung dan RSUD Padangsidimpuan. Pemprov Sumut juga telah menyiagakan beberapa RS evakuasi setelah RS rujukan utama, diantaranya RS GL Tobing serta RS Marta Friska 1 dan 2, RS Sari Mutiara.
RS GL Tobing telah dinyatakan siap beroperasi sejak Sabtu (28/3). Meski hanya khusus merawat orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19, RS GL Tobing sudah sesuai standar perawatan pasien COVID-19. Selain memiliki kapasitas 49 kamar isolasi, kelengkapan alat seperti rontgen foto, ventilator (alat bantu nafas), USG serta dilengkapi dengan obat-obatan yang memadai sudah tersedia di RS itu.
"Seluruh ruangan yang dibangun dan dioperasionalkan atau yang dialihfungsikan di RS GL Tobing merupakan ruangan isolasi bertekanan negatif yang sudah sesuai dengan standar perawatan infeksi COVID-19," ujar Restuti Saragih, Koordinator Medis dan Paramedis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumut.
Untuk pengamanannya, RS tersebut akan dikawal dan dijaga aparat TNI/Polri selama 24 jam. “Lingkungan tersebut hanya diperuntukan untuk pasien yang dirawat dan petugas medis maupun petugas pendukung yang berkepentingan," tegasnya.
Tak hanya itu, Alat Pelindung Diri (APD) berupa baju antivirus, sarung tangan karet, sarung tangan trasti protect, helm, kacamata pelindung, sepatu boot safety dan masker N95 yang diterima Pemprov Sumut dari pemerintah pusat, juga telah tersedia di RS GL Tobing. Itu semua diperuntukkan kepada tim medis yang bertugas di sana. Standar seperti itu saat ini terus diupayakan Pemprov Sumut pada sembilan lokasi isolasi yang telah ditetapkan. Termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya medis lainnya, seperti rapid test atau alat cek massal COVID-19 bagi seluruh RS rujukan tersebut. Bantuan rapid test ini, pemberian dari pemerintah pusat untuk seluruh provinsi di Indonesia. Di mana prioritas peruntukannya bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP), serta seluruh tenaga medis yang memang kontak erat dengan pasien COVID-19.
Terkait kebutuhan prioritas SDM di bidang kesehatan dalam kondisi percepatan penanganan COVID-19 di Sumut, Gubernur Edy Rahmayadi telah meminta pemilik RS berpartisipasi secara maksimal untuk memastikan keterlibatan mereka melalui kontribusi perawat dan dokter ke RS rujukan dan evakuasi utama yang menangani pasien COVID-19. Ia pun telah menyurati pihak RS dan berkoordinasi dengan berbagai organisasi/himpunan dokter guna menjamin ketersediaan SDM tersebut.
"APD dan fasilitas kesehatan angsur-berangsur kita upayakan. Kita datangkan dan usahakan dari berbagai sumber. Tapi kita masih butuh banyak dokter dan perawat, khususnya untuk mengantisipasi nanti jika terjadi eskalasi," ujarnya.
Bahkan khusus tenaga medis dan paramedis yang terlibat dalam penanganan COVID-19, di mana diketahui sedikitnya butuh 720 orang, Gubernur menekankan agar tidak perlu khawatir karena akan disiapkan insentif dan pendukung lainnya. "Karena kalau kita tak sigap menghadapi di awal ini, lebih kewalahan lagi nanti kalau semakin banyak yang terinfeksi," tegasnya.
Dari aspek rasionalitas percepatan penanganan COVID-19 ini, Gubernur pun telah mengeluarkan sejumlah edaran dan imbauan. Baik kepada pemda se Sumut, pelaku industri dan pariwisata serta sektor lain termasuk masyarakat yang terimbas COVID-19. Gubernur meminta semua pihak tersebut terlibat langsung dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19, mulai dari pelaksanaan protokol penanganannya, tidak melakukan PHK, menjaga stabilitas ekonomi hingga imbauan pola hidup sehat.
Disampaikannya di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan, Kamis (26/3), bahwa kepada pemkab/pemko segera melakukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. "Lakukan pemetaan kegiatan dan prioritaskan kepada penanganan isu COVID-19 dengan tetap mempertahankan kestabilan ekonomi masyarakat," katanya.
Kemudian, lima protokol penanganan COVID-19 harus diterapkan sepenuhnya, yakni kesehatan, komunikasi publik, transportasi dan area publik, institusi pendidikan, dan menjaga pintu masuk ke wilayah Sumut. Paling mendasar dan terpenting pula, seluruh sektor dan elemen masyarakat Sumut agar menerapkan social distancing dan phsycal distancing, menjaga jarak fisik antar manusia serta hidup sehat.
Memangkas anggaran kegiatan-kegiatan APBD TA 2020 yang manfaatnya tidak langsung menyentuh kepada masyarakat serta tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah ataupun ke luar negeri. "Juga menunda seluruh kegiatan berupa rapat-rapat atau pertemuan yang menghadirkan banyak peserta," katanya.
Seluruh industri pariwisata di Sumut juga telah diminta menghentikan operasionalnya. Kecuali pasar atau rumah makan dan apotik serta sarana pemeliharaan kesehatan. Gubernur mengimbau kepada instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, terutama sektor pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, kelautan dan perikanan dan pengelola dana desa agar mengutamakan program padat karya dalam rangka membantu masyarakat, terutama para pekerja harian, petani, buruh tani dan nelayan.
Kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah, diserukan agar dapat menjamin ketersediaan bahan pokok, menjaga kestabilan harga dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. "Saya juga instruksikan agar jangan sampai ada yang melakukan penimbunan bara ng yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kami akan tindak tegas jika menemukan para penimbun atau spekulan harga," ujarnya.
Untuk sekolah, diserukan instansi pendidikan mulai dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk melakukan belajar di rumah dengan sistem jaringan (daring). Selanjutnya, mengatur sistem kerja perkantoran baik swasta maupun pemerintah melalui sistem kerja dari rumah. Bahkan ASN di lingkungan Pemprov Sumut sejak 26 Maret sudah mulai bekerja dari rumah selama dua pekan.
Lalu diminta percepat realisasi rencana belanja daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Kepada Bulog diminta agar dapat menjaga stok bahan pangan utama cukup sampai 6 bulan ke depan terutama beras. Sementara untuk sektor UMKM dan pekerja informal seperti transportasi online, diharapkannya agar dapat memanfaatkan kebijakan penundaan cicilan UMKM dan transportasi online yang diberikan pemerintah pusat serta mendorong masyarakat untuk membeli produk UMKM dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, sehingga mengurangi pertemuan langsung namun dengan tetap menjaga kewaspadaan.
Pemerintah pusat juga telah mengambil langkah-langkah untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan tambahan bantuan uang tunai. Namun, Gubernur mengajak para pengusaha dan masyarakat yang berkemampuan lebih untuk membantu masyarakat yang kekurangan. "Mari kita ulurkan tangan saling bantu untuk mengatasi kondisi ini melalui donasi dan bantuan lainnya," pungkasnya.
Tentunya, dengan kesiapan yang telah dilakukan Pemprov Sumut sejauh ini, juga imbauan gubernur terhadap semua elemen yang ada jika tidak dibarengi kesadaran masyarakat itu sendiri dalam pencegahan COVID-19, pandemi global tersebut akan sulit untuk dibumihanguskan dari Sumut. Karenanya mari bersama-sama kita lawan COVID-19 ini. Sumut pasti bisa!.
