Sibolga (ANTARA) - Pemerintah kota Sibolga bekerja sama dengan BUMN (Bank Indonesia, Pelindo I, Bank Sumut) dan pihak swasta (Trans Continent) sepakat menggalakkan ekspor melalui Pelabuhan Sibolga.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk menggalakkan ekspor itu adalah seminar bersama penggalakan ekspor dengan tajuk “Potensi Perekonomian Daerah dengan Menggalakkan Ekspor Melalui Pelabuhan Sibolga,” Rabu (11/9), di terminal pelabuhan Pelindo I Sibolga.
Ada pun para pembicara yang dihadirkan untuk membahas ekspor melalui pelabuhan Sibolga adalah, para ahli dan tokoh nasional, seperti Prof. Dr. Ir Rokhmin Dahuri, MS Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Goenaryo A.Pi, M.Si, Staf Khusus Kementerian BUMN RI Sahala Lumban Gaol, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo I Ihsanuddin Usman, Dirut PT Bank Sumut Muchammad Budi Utomo, Dosen Fakultas Ekonomi USU Dr. Syafrizal Helmi Sitomurang, M.Si, dan Ketua Kadin Provinsi Sumatera Utara Khairul Mahalli.
Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, MM, dalam sambutannya memaparkan potensi ekspor yang ada di kota Sibolga, dan Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara, Madina, Kepulauan Nias, Aceh Singkil dan sekitarnya, yang potensional menggunakan Pelabuhan Pelindo I Sibolga.
“Potensi perikanan Sibolga dan Tapteng menurut catatan dari DKPP hampir mencapai 1,5 juta ton, namun yang baru bisa di tangkap hanya 57 ribu ton pertahun. Ini berarti masih banyak potensi perikanan yang belum ditangkap nelayan. Cerita Nelayan, saya tidak suka membeda-bedakan nelayan dengan sebutan nelayan kecil dan nelayan besar. Semua adalah nelayan selaku rakyat saya yang harus diperlakukan sama. Saya tegaskan saya bukan pro terhadap kapal Pukat Ikan (PI), tetapi saya juga tidak suka Kapal PI dimatikan tanpa adanya solusi. Karena potensi perikanan kota Sibolga luar biasa banyaknya. Saya minta nelayan pukat ikan maupun nelayan lainnya dapat memberikan data dan masukan yang menjadi solusi dalam seminar ini,” ujar wali kota.
Wali kota juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi membentuk unit pelaksana teknis (UPT) terkait perizinan kapal nelayan di Sibolga. Syari mengaku kasihan terhadap nelayan yang bolak-balik tiga sampai empat kali ke Medan, ke Jakarta, untuk urus izin kapal. Pengurusan izin kapal biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit, bahkan para nelayan berhutang untuk itu.
“Mohon Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut untuk membuka UPT perizinan terkail kapal nelayan di Sibolga, untuk membantu nelayan Sibolga dan Tapteng,” pinta Wali kota.
Hadir dalam seminar ini, Pemkab Tapteng, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Madina, DPRD Sibolga, Instansi Perbankan, Bea Cukai, para pelaku usaha perikanan dan HNSI, OPD terkait di lingkungan Pemko Sibolga, Pelindo I Sibolga, serta unsur TNI dan Polri.
Dari hasil seminar yang digelar disepakati adanya regulasi serta peningkatan hasil produksi yang dari kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
