Tapanuli Selatan (ANTARA) - "Sudahlah.. kami yang 'bodoh' ini jangan lagi di bodoh-bodohi," ujar Zulfitri (55), tokoh masyarakat Dusun Sukamaju Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Gayani Siregar (panggilan akrab Zulfitri) mengatakan, masyarakat sudah bosan bahkan tidak simpati terhadap LSM yang seolah menjadi pemerhati namun tidak memperhatikan berbagai aspek kehidupan secara konprehensif dan hanya getol ingin menutup PLTA Batang Toru.
"Ada apa semua ini. Walau ilmu dan pendidikan kami rendah, namun kami masih memiliki pemikiran yang sehat dan waras, mana yang terbaik terburuk buat kami dan daerah kami," katanya di Batang Toru, Selasa (14/5).
Kepada Antara, Gayani menceritakan beberapa waktu lalu banyak orang asing (bule) yang ingin bertemu dengannya. Hanya saja, pertemuan berakhir kurang simpati karena ujung-ujungnya mereka menginginkan agar PLTA Batang Toru ditutup.
"Terakhir, walau tak ketemu, namun jadi saksi Walhi yang menggugat PLTA di persidangan PTUN. Heran bisa jadi saksi, alasannya karena warga masyarakat terdampak langsung oleh Sungai Batang Toru," kata Gayani yang pada saat itu masih tergabung di Jaringan Monitoring Tambang (JMT).
Gayani akhirnya keluar dari JMT, mengingat sudah tidak cocok lagi bergabung di organisasi yang semula memonitoring tambang emas beralih ingin menutup PLTA Batng Toru. "Ini kan sudah tak benar," katanya.
"Pernah satu waktu orang Prancis datang, saya senggak langsung karena ujung-ujungnya dia mengajak untu tolak PLTA Batang Toru," jelasnya.
"Apa kaitan banjir Sungai Batangtoru yang sudah sejak puluhan tahun terhadap penolakan PLTA Batang Toru. Ini kan sudah tidak benar, tidak beres walau saya sering korban banjirnya," tukasnya.
Ia mengaku sering menyampaikan kepada orang yang kontra PLTA bahwasanya banjir Sungai Batang Toru merupakan urusan pemerintah yang diakibatkan terjadinya pendangkalan sejak puluhan tahun lalu.
Seyogianya oknum yang mengaku pemerhati lingkungan dan segalanya itu bisa berpikir jernih, memberikan solusi serta mendukung agar PLTA berkapasitas 510 ME ini bisa cepat selesai, bukan menentang.
"Multiplier effek PLTA oleh pengembang PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bakal terasa bagi perekonomian masyarakat, apalagi bagi pemerintah daerah ke depan, saya yakin itu," kata Gayani yang mengaku 'bodoh' namun cukup diplomatis.
"Kami tidak mau lagi dibodoh-bodohi, cukuplah iming-iming seolah-olah dampak banjir yang kami alami mereka ingin membantu akan menghadirkan Menteri Pertanian ke desa kami ini, nyatanya tujuan mereka lain," ungkap Gayani.
Gayani juga mengakui sudah ikut rapat membahas terkait Sungai Batang Toru dengan Dinas SDA CT/TR Provinsi Sumut beberapa waktu lalu.
Minta Perhatian Tambang Emas
Demikian warga lain, Kaharuddin Nainggolan, (64) yang bermukim di Desa Telo, tetangga Desa Hapesong Baru, juga tidak sepakat PLTA Batang Toru ditutup. Soal banjir, menurut dua, sudah menjadi pengalaman selama puluhan tahun, tidak hanya sekarang ini.
"Kami butuh perhatian tambang emas, banyak sudah kerugian yang ditimbulkan masyarakat mulai gagal panen dan hancurnya lahan perikanan," kata Kaharuddin yang juga Ketua Kelompok Tani Martondi Desa Telo.
Sementara Ketua Forum Pemerhati Hutan dan Sungai Batang Toru (FPHSB), Saleh Karim Matondang bahkan tegas mengingatkan agar pihak yang seolah-olah pemerhati dari luar untuk tidak menghalalkan segala cara demi kepentingan sesaat.
Terakhir, Gayani, Kaharuddin, dan Saleh Karim, secara tegas tidak setuju apabila isu atau dampak banjir sungai Batang Toru 'digoreng' sebagai bahan untuk menghambat kemajuan pembangunan Tapanuli Selatan.
Sementara, Agus Djoko Ismanto (Adji), Senior Advisor Lingkungan NSHE mengutarakan proyek PLTA Batangtoru yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sebuah proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo dalam rangka membantu mewujudkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan target 35 ribu MegaWatt.
"Secara fundamental proyek hijau PLTA Batang Toru juga sudah melalui pengkajian-pengkajian yang matang dan mendalam sesuai persyaratan nasional dan internasional. Toidak hanya melakukan AMDAL, kami juga melaksanakan kajian Environmental and Social Impact Assesment (ESIA) yang menjadikan PLTA pertama di Indonesia yang melaksanakan Equatorial Principle," jelasnya.
PLTA yang terdepan mempertahankan kelestarian keragaman hayati termasuk satwa ini juga menerapkan sistem run off river hydropower sehingga tidak perlu menampung air dalam jumlah banyak, namun air tetap mengalir ke hilir selama 24 jam. "Jelasnya, aliran sungai tidak terganggu seperti sedia kala," kata Adji.
