Rantauprapat (Antaranews Sumut) - Petani di Kabupaten Labuhanbatu mengancam akan mengalihfungsikan ratusan hektare lahan persawahan di kawasan Pantai Timur Sumatera menjadi perkebunan sawit.
Ancaman itu dikemukakan masyarakat Kelompok Tani Nusa Indah, Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara karena minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pertanian khususnya untuk tanaman padi.
Mereka mengaku sebanyak 20 hektare tanaman padi tadah hujan dewasa ini terserang hama, sementara ruas jalan penghubung antardusun di desa-desa juga rusak parah. Namun, hingga kini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum merespons kondisi yang dikeluhkan masyarakat tersebut.
"Hingga saat ini untuk para petani tidak ada perhatian dari pemerintah, hanya akal-akalan saja. Jadi kalau memang tidak ada lagi diperhatikan, sawah kami akan beralih fungsi menjadi lahan persawitan atau pun lahan-lahan yang lain," kata Minton Nainggolan, anggota Kelompok Tani Nusa Indah, Senin.
Ia menjelaskan, upaya penyemprotan menggunakan racun hama Amabas, Darmabas dan Virtako hingga saat ini tidak menghasilkan apapun di saat tanaman padi memasuki masa populasi yang tinggi.
Masyarakat petani di daerah itu tidak tahu lagi harus meminta bantuan kepada siapa terkait kondisi pertanian yang memprihatinkan, padahal sektor pertanian mayoritas sebagai sumber penghasilan mayarakat di Desa Sei Penggantungan.
Menurut dia, hasil panen padi yang tidak optimal berakibat buruk pada perekonomian masyarakat hingga terhambatnya biaya pendidikan di kawasan lumbung padi tersebut.
"Penyuluhan pertanian lahan kering (PPLK) kami tidak tahu berada di mana, ketidurankah atau tidak memperhatikan, kami tidak tahu," ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan menyayangkan sikap pemerintah daerah yang kurang peka terhadap keluhan masyarakat petani di daerah itu.
Pihaknya meminta aparat pemerintah memberikan perhatian yang lebih intens untuk mewujudkan Labuhanbatu yang lebih sejahtera.
"Kami menyayangkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang kurang peka terhadap keluhan masyarakatnya. Sekarang zamannya teknologi informasi, kita bisa mencari informasi itu dari media sosial dan masyarakat," katanya.
Pihaknya berharap pemerintah daerah lebih meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat, diantaranya PPLK di daerah. "Tingkatkan penyuluhan pertanian lahan kering," ujar Abdul Karim Hasibuan yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
