Medan (Antaranews Sumut) — Debat ketiga pemilihan gubernur Sumatera Utara (pilgubsu) Sumatera Utara yang mengangkat tema penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kembali digelar di Medan , Selasa malam.
Pasangan DJOSS lebih mengedepankan pendekatan program dan keberpihakan kepada rakyat kecil, misalnya dalam konflik agraria antara para petani di Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kodam I Bukit Barisan.
Dalam debat tadi malam, Djarot mengklaim membawa salah seorang petani Ramunia Open Manurung , di tengah-tengah hadirin.
“Beliau ingin mengurus haknya. Tapi, dia justru mendapat perlakuan diskriminatif hingga trauma berkepanjangan. Saat konflik agraria terjadi, hukum tak berpihak kepada rakyat kecil,” katanya.
Pernyataan Djarot di awal debat tersebut tentu saja langsung mengkritik penanganan sengketa tanah antara rakyat di Ramunia dan Kodam I Bukit Barisan.
Menurut dia, dalam situasi tersebut pendekatan hukum saja tak bisa dilakukan. Sebab, itu berarti pemerintah tutup mata terhadap permasalahan sesungguhnya.
“Harus mengedepankan musyawarah dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menanggapi itu, Edy menganggap bahwa perkara tersebut sudah final. “Ramunia itu tanah Kodam, Tanah negara, silakan urus tanah itu ke Kodam. Bukan urus ke saya,” kata Edy.
Edy mengklaim bahwa kasus tersebut bukan lagi tanggung jawab dia. Sebab, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Pangdam. “Saya Pangdam pada 2015,” katanya.
Menurut Edy, penegakan hukum harus tegas. Tanpa pandang bulu. Mereka yang melanggar hukum adalah para pengacau. “Ini kalau saya yang memimpin, (para pengacau) ini saya hilangkan karena merusak demokrasi, demokrasi harus tegak,” katanya.
Debat juga merambah ranah penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pasangan Edy, Musa Rajekshah, menyebut bahwa Sumatera Utara adalah provinsi kedua dengan jumlah pengguna narkoba paling banyak. “Sedangkan nomor satu adalah provinsi DKI Jakarta,” kata Ijeck—sebutan Musa Rajekshah.
Padahal, berdasarkan data yang dirilis Badan Narkotika Nasional, provinsi terbanyak pengguna adalah DKI Jakarta kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringkat ketiga adalah Kalimantan Timur. Data itu pernah disampaikan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Kaltim Brigjen Pol Raja Haryono tahun lalu.
Debat mulai memanas ketika pertanyaan panelis membahas pemberantasan korupsi. Sumut dinyatakan sebagai salah satu provinsi paling rawan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyebabnya, dua gubernur berturut-turut karirnya berakhir gara-gara korupsi. Bagaimana memberantasnya?
Djarot mengatakan bahwa pendekatan sistem mutlak diperlukan.
Caranya menurut dia dengan melakukan transparansi anggaran melalui e-budgetting, e-procurement, e-planning, hingga e-catalogue dengan tujuan, masyarakat bisa berpartisipasi aktif.
“Dan jika ada penyimpangan bisa segera melaporkan untuk segera kami tindak lanjuti,” katanya.
