Kotapinang, 24/10 (Antarasumut) - Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan mendesak pemerintah daerah untuk bertindak tegas terhadap pangkalan nakal dan mencarikan solusi terkait kelangkaan elpiji bersubsidi dalam sebulan terakhir.
"Saya sudah telusuri, tidak ada pengurangan pasokan elpiji 3 Kg dari SPBE kepada agen dan pangkalan. Namun di lapangan ternyata masyarakat sulit mendapatkan," kata Anggota DPRD Labusel Edimin, Senin di Kotapinang.
Dia menduga kelangkaan itu, disinyalir ada pangkalan yang sengaja menjual ke daerah lain. Pemkab harus mengambil langkah tegas terkait masalah ini.
Politisi PAN itu juga mengharapkan adanya solusi sementara dari pemerintah daerah untuk mengatasi kelangkaan yang menyebabkan melambungnya harga elpiji bersubsidi tersebut.
Menurutnya, Pemkab menggalar operasi pasar, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan. "Mengapa sejauh ini Pemkab belum memiliki langkah konkret untuk membantu masyarakat," ujar Edimin.
Kabag Administrasi Perekonomian Setdakab Labusel, M. Ali Siregar yang dikonfirmasi mengatakan, Pemkab sudah berupaya dan akan bekerja sama dengan Pertamina untuk melaksanakan operasi pasar di sejumlah wilayah.
Namun kata dia, sampai saat ini permohonan Pemkab itu belum direspon Pertamina.
Mengenai dugaan panglalan nakal, kami juga sedang mengawasi dan akan melakukan pembinaan. Bila ditemukan adanya penyimpangan, maka izin pangkalan tersebut akan dicabut
"Kami sudah layangkan suratnya. Rencananya minggu ini mulai dilaksanakan operasi pasar," katanya.
Dari informasi diperoleh, hingga kini masyarakat masih kesulitan mendapatkan elpiji bersubsi. Kalau pun ada, warga terpaksa membeli dengan harga jauh melebihi HET.
