Kotapinang, 4/9 (Antarasumut) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengelar monitoring evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi bersama 11 daerah kabupaten kota di Sumatera Utara, Senin di Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan.
Kegiatan itu merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara KPK dengan kepala pemerintahan daerah yang ada di Sumatera Utara, dalam menerapkan e-goverment sistem IT terintegrasi.
Lembaga anti rasuah ini mengingatkan, agar setiap kepala daerah yakni, Pemko Tanjung Balai, Pemkab Labura, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Labusel, Pemkab Palas, Pemkab Paluta, Pemkab Madina, Pemkab Tapsel, Pemkab Tapteng, Pemkab Taput dan Pemko Padang Sidempuan memberikankan hasil dari perkembangan komitmen itu untuk pencegahan korupsi terintegrasi.
"Kami masih menunggu hasil monev dari 11 pemerintah daerah," kata Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI untuk Wilayah Sumut, Adlinsyah M. Nasution.
Dia mengemukakan, KPK terus mendampingi serta mendorong pembentukan kelompok kerja (Pokja) tentang capaian perencanaan, tranparansi dan penganggaran di setiap daerah secara terpadu untuk peningkatan pemerintahan yang baik.
Pihaknya juga menyikapi pemerintah daerah yang ragu dalam melakukan perencanaan. Menurutnya, kunci dari semua itu adalah hasil perhitungan sementara (HPS).
"Kalau gak mau di ajar ditinggal aja. Kita harus serius, karena bukan main-main ke daerah ini dan Monev ke-empat adalah bicara lounching, kalau tidak bisa dilakukan akan dipangil ke Jakarta," tegas Adlinsyah.
Bupati Wildan Aswan Tanjung mengatakan, Pemkab Labusel terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan efesiensi, efektifitas dan sinergitas kepada masyarakat.
Dengan pengelolaan anggaran yang benar dapat terhindar dari praktik korupsi. "Untuk memulai program dari perencanaan pengangaran yang matang. Karena perencanaan yang matang adalah menutup celah korupsi," katanya.
Wildan mengungkapkan terimakasih menjadi tuan rumah Monev rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi. Menurutnya, kegiatan ini akan menjadi semangat untuk anti korupsi. "Kami harap dikawal oleh KPK," katanya.
