Langkat, Sumut, 6/10 (Antara) - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat Sumatera Utara memperkirakan kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai timur mencapai 14.000 hektare dari total 30.000 hektare.
"Perlu perhatian ekstra khusus untuk penyelamatan dan pemulihannya kembali, untuk itu diharapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bisa turun langsung untuk menertibkan kembali hutan mangrove yang hampir punah tersebut," kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat Supandi Tarigan di Stabat, Selasa.
Supandi mengungkapkan kerusakan itu cukup memprihatinkan karena beralih fungsi dari hutan mangrove menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan pertambakan.
Bila hutan mangrove yang rusak dan beralih fungsi itu bisa kembali diselamatkan maka akan menyelamatkan ribuan nelayan karena akan jadi tempat perkembangbiakan biota laut yang ada.
Tidak hanya biota laut, mangrove juga jadi tempat berkembang biak berbagai binatang seperti burung dan monyet, juga menjadi kawasan yang selalu disinggahi burung sewaktu hendak bermigrasi.
"Kerusakan hutan mangrove yang terparah kalau sekarang ini ditemukan di Kecamatan Secanggang, Tanjungpura, Gebang, Babalan, Brandan Barat," katanya.
Upaya penyelamatan hutan mangrove dilakukan dengan menangkapi para perambah maupun juga menyita alat beratnya sewaktu bekerja dilapangan.
"Ada beberapa kasus yang sudah diajukan ke pengadilan namun mereka semuanya dihukum percobaan dan tidak ada lahannya yang dikembalikan kepada negara," ujarnya.
Supandi berharap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat turun ke Langkat untuk melihat kerusakan hutan mangrove itu.
"Hutan mangrove ini harus diselamatkan sebagai salah satu benteng terakhir menahan abrasi air laut kedaratan, juga menjaga agar tidak laut semakin menjorok ke pesisir pantai," ujarnya. ***1***
(T.KR-IFZ/B/A043/A043) 06-10-2015 14:24:56
