Bappeda: PAD Tobasa Tergolong Rendah

Balige, Sumut, 5/3, (Antara) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Toba Samosir, James Silaban mengungkapkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten itu tergolong rendah sebab kontribusinya kurang dari 10 persen dari total pendapatan daerah.

"Ini menjadi permasalahan yang umum akibat belum optimalnya ketersediaan data terkait perencanaan pembangunan," kata James di Balige, Rabu.

Memang, kata dia, setiap tahun realisasi PAD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) cenderung mengalami peningkatan.

Realisasi PAD 2011 sebesar Rp14,12 miliar, pada 2012 sebesar Rp18,91 miliar dan pada 2013 ditargetkan mencapai Rp19,89 miliar.

Kemudian, target pada tahun anggaran 2014 meningkat menjadi Rp23,41 miliar dan selanjutnya pada 2015 direncanakan sebesar Rp25, 75 miliar.

Pada acara konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015 Kabupaten Tobasa di Balige, Selasa (4/3), James mengungkapkan beberapa permasalahan umum lain, di antaranya belum optimalnya pemerataan infrastruktur antardesa dan kota.

Selain itu, lanjutnya, belum optimalnya pembangunan peningkatan irigasi serta sarana dan prasarana sanitasi ditambah pemerataan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta sarana perkantoran yang juga masih belum optimal.

Di samping itu, terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas dan distribusi guru yang belum memadai, juga merupakan kendala yang harus diatasi.

"Belum finalnya usulan revisi SK Menhut Nomor 44 tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, berdampak pada rendahnya kepastian hukum atas lahan masyarakat," ujar James.

Ketua DPRD Toba Samosir, Sahat Panjaitan menyebutkan Pemkab Toba Samosir harus lebih aktif melakukan pendekatan terhadap perusahaan BUMN maupun BUMD yang ada di daerah tersebut, agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Di samping itu, kata dia, masyarakat juga harus dapat mengurangi ketergantungan pelaksanaan pembangunan dari pemerintah daerah sehingga partisipasi warga dalam percepatan pembangunan sangat diperlukan.

"Masyarakat jangan mau hanya sekedar menjadi objek pembangunan," ujar Sahat. ***2***
(T.KR-JRD)

(T.KR-JRD/B/A. Salim/A. Salim)