Balige, Sumut, 21/10 (Antara) - Sebanyak 169 (Sekdes) di lingkungan Pemkab Toba Samosir mengikuti pendidikan dan latihan peningkatan kompetensi kesekretarisan, agar mereka mampu mengatasi kelemahan dalam pengelolaan administrasi di tingkat pemerintahan desa.
"Pengangkatan Sekdes menjadi pegawai negeri sipil (PNS) akan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan fungsi desa," ujar Bupati Toba Samosir, Kasmin Simanjuntak saat membuka secara resmi pelatihan tersebut di Balige, Senin.
Dikatakannya, pelaksanaan diklat yang menghadirkan Widyaswara dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, yakni Prof. DR. Tan Kamelo dan Jusmadi Sikumbang, merupakan tindak lanjut surat edaran Mendagri untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan para Sekdes.
Pengangkatan Sekdes menjadi PNS, lanjutnya, terbilang sangat istimewa, karena tanpa melalui proses seleksi dan juga tanpa melalui proses percobaan sebagai CPNS untuk masa satu tahun dan dua tahun.
Hal tersebut, menurut Kasmin, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memajukan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
"Sekdes memiliki tanggungjawab besar dalam menata administrasi pemerintahan di tingkat pemerintah desa," tegasnya.
Dia menjelaskan, kedudukan Sekdes tidak berlaku seumur hidup, tapi sesuai proses administrasi kepegawaian yang berlaku seperti terhadap PNS lainnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan bisa mendapat kedudukan lebih baik, jika memiliki prestasi.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi menuju Kabupaten Tobasa yang memiliki kasih, peduli dan bermartabat, kata Kasmin, berbagai langkah perbaikan aparatur pemerintah telah dilakukan.
"Namun kenyataannya, penyelenggaraan pemerintahan masih tetap diliputi fenomena yang bersumber dari kurang profesionalisme PNS,"sebutnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut dia, maka pelatihan diselenggarakan, agar PNS mampu bekerja secara professional dalam meningkatkan pelayanan publik.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Budianto Tambunan menambahkan, kegiatan pelatihan bertujuan untuk mengatasi kelemahan pengelolaan administrasi pemerintahan dan mewujudkan pembangunan desa, Selain itu, menamankan kesamaan pola pikir dan memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat desa. Budianto menjelaskan, penyelenggaraan diklat teknis tersebut mulai
Oktober hingga 16 Nopember 2013 di Hotel Mareda Tambunan Kecamatan Balige, dengan peserta yang terbagi dalam lima angkatan.
Angkatan I sebanyak 34 orang, angkatan II 34 orang, angkatan III 34 orang, angkatan IV 34 orang dan angkatan V sebanyak 33 orang dengan total 169 orang.
Materi pelajarannya, mencakup manajemen pelayanan publik, manajemen kepegawaian, wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI, manajemen pemerintahan desa, teknik penyusunan dan produk hukum desa serta pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
Kemudian, lanjutnya, administrasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, peraturan baris-berbaris serta observasi lapangan.
"Sumber pembiayaan diklat berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun anggaran 2013," sebut Budianto. ***1*** (T.KR-JRD/C/N001)
(T.KR-JRD/C/N. Sunarto/N. Sunarto) 21-10-2013 20:34:22
