Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara menggencarkan sosialisasi terkait 'Lawan Politik Uang' pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat di wilayah ini.
“Ini salah satu prioritas Bawaslu. Kami akan terus menyisir setiap jengkal kekuatan rakyat, kekuatan publik untuk bersama Bawaslu untuk mencegah pergerakan politik uang pada Pilkada 2024," ujar Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu, di Medan, Rabu.
Menurutnya, dalam mencegah politik uang di pilkada dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Termasuk generasi Z maupun pemilih pemula yang kerap menjadi sasaran bagi oknum peserta pesta demokrasi yang berlaku curang.
"Kami terus melakukan diskusi-diskusi publik dengan menggandeng organisasi pemuda, pemilih pemula dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk memberi pemahaman soal lawan politik uang," kata dia.
Selain itu, Bawaslu Sumut telah menginstruksikan kepada jajaran di berbagai tingkatan, baik di kecamatan dan desa untuk memperketat pengawasan.
"Jika di lapangan ditemukan pelanggaran, maka diminta untuk segera melaporkan ke Bawaslu yang disertai dengan bukti-bukti, seperti foto, dan rekaman video," sebut dia.
Saut menjelaskan norma aturan dalam menangani politik uang pada pemilu hanya pemberi uang yang dikenakan sanksi, sementara dalam pilkada, baik pemberi maupun penerima uang juga dapat dikenakan sanksi.
"Siapa pun yang menjanjikan atau memberikan uang akan ada sanksi, begitu juga dengan mereka yang menerima uang dalam konteks politik uang pada pilkada, sanksi yang dikenakan lebih berat dibandingkan sanksi pada saat pemilu," kata dia.
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat dapat menyukseskan pesta demokrasi antara lain dengan melawan politik uang di Pilkada 2024.
"Sinergi yang kuat itu bakal mampu melakukan pencegahan pelanggaran di setiap tahapan pilkada," jelas dia.
Pada Pilkada 2024 di Sumut, diikuti 2 pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara dan 83 pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Bupati dan Wakil Bupati se-Sumatera Utara.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para calon kepala daerah untuk menciptakan kampanye damai di Pilkada 2024.
Dia meminta seluruh calon kepala daerah untuk menyampaikan visi-misi serta program prioritas kepada masyarakat selama tahapan kampanye pilkada.
"Bahwa kampanye ini dapat meningkatkan atau bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat maupun pemilih sehingga bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024," ujar Agus Arifin
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
“Ini salah satu prioritas Bawaslu. Kami akan terus menyisir setiap jengkal kekuatan rakyat, kekuatan publik untuk bersama Bawaslu untuk mencegah pergerakan politik uang pada Pilkada 2024," ujar Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu, di Medan, Rabu.
Menurutnya, dalam mencegah politik uang di pilkada dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Termasuk generasi Z maupun pemilih pemula yang kerap menjadi sasaran bagi oknum peserta pesta demokrasi yang berlaku curang.
"Kami terus melakukan diskusi-diskusi publik dengan menggandeng organisasi pemuda, pemilih pemula dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk memberi pemahaman soal lawan politik uang," kata dia.
Selain itu, Bawaslu Sumut telah menginstruksikan kepada jajaran di berbagai tingkatan, baik di kecamatan dan desa untuk memperketat pengawasan.
"Jika di lapangan ditemukan pelanggaran, maka diminta untuk segera melaporkan ke Bawaslu yang disertai dengan bukti-bukti, seperti foto, dan rekaman video," sebut dia.
Saut menjelaskan norma aturan dalam menangani politik uang pada pemilu hanya pemberi uang yang dikenakan sanksi, sementara dalam pilkada, baik pemberi maupun penerima uang juga dapat dikenakan sanksi.
"Siapa pun yang menjanjikan atau memberikan uang akan ada sanksi, begitu juga dengan mereka yang menerima uang dalam konteks politik uang pada pilkada, sanksi yang dikenakan lebih berat dibandingkan sanksi pada saat pemilu," kata dia.
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat dapat menyukseskan pesta demokrasi antara lain dengan melawan politik uang di Pilkada 2024.
"Sinergi yang kuat itu bakal mampu melakukan pencegahan pelanggaran di setiap tahapan pilkada," jelas dia.
Pada Pilkada 2024 di Sumut, diikuti 2 pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara dan 83 pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Bupati dan Wakil Bupati se-Sumatera Utara.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para calon kepala daerah untuk menciptakan kampanye damai di Pilkada 2024.
Dia meminta seluruh calon kepala daerah untuk menyampaikan visi-misi serta program prioritas kepada masyarakat selama tahapan kampanye pilkada.
"Bahwa kampanye ini dapat meningkatkan atau bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat maupun pemilih sehingga bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024," ujar Agus Arifin
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024