Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara meminta seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang telah dilantik untuk menjaga integritas dan netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Sumut Robby Effendy, di Medan, Jumat mengatakan, dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas merupakan tugas bersama termasuk anggota PPK yang akan bertugas ditingkat kecamatan.
"Jadikan sukses dan lancarnya Pemilu 2024 menjadi modal untuk mewujudkan Pilkada 2024 yg baik, berkualitas dan berintegritas," ujar Robby Effendy.
Ia menjelaskan, PPK harus selalu berkoodinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan dan pihak lainya selama menjalankan tugasnya agar mengantisipasi hal yang tidak dinginkan.
"Sebagai panitia di tingkat kecamatan, PPK harus terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan di kecamatan sehingga pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik," kata dia.
Sebelumnya, dia menjelaskan sesuai kebutuhan pada Pilkada 2024, KPU merekrut sebanyak 2.276 anggota PPK yang akan bertugas di 33 kabupaten/kota di 445 kecamatan di provinsi ini.
"Selama masa pendaftaran yang dibuka sesuai jadwal, antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota PPK cukup tinggi. KPU Sumut sangat mengapresiasi masyarakat yang ikut andil dalam menyuseskan pilkada di Sumut," sebut dia.
Mantan Komisioner KPU Kota Binjai ini juga menegaskan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan Pilkada 2024 tersebut dilakukan dengan metode seleksi terbuka.
Hal ini, kata dia, sesuai keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Tahun 2024.
"Arahan ini disampaikan Ketua KPU RI, saat membuka acara rapat koordinasi evaluasi pembentukan badan ad hoc. Bahwa rekrutmen dan pembentukan badan ad hoc itu dilakukan metode seleksi terbuka," ujar dia.
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Parsadaan Harahap mengatakan bahwa besaran honor panitia pemilihan kecamatan Pilkada serentak 2024 sama dengan Pemilu kemarin.
"Besaran honornya sama dengan teman-teman PPK pada saat Pilpres, Pileg. Untuk ketua honornya sebesar Rp2,5 juta, untuk anggota sebesar Rp2,2 juta," ujarnya.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI itu juga mengatakan bahwa santunan untuk PPK tetap disediakan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
"Tetap kami siapkan santunan, seperti pelaksanaan Pilpres, Pileg kemarin. Walaupun santunan yang kami siapkan ini kami harapkan tidak diberikan, tetapi untuk supaya ada ketenangan dalam bekerja, supaya ada kenyamanan, keyakinan," kata dia.
Ia menjelaskan, santunan nantinya akan diberikan kepada PPK yang mengalami sakit, cacat, kecelakaan, maupun meninggal dunia saat bertugas.
"Akan tetapi, kami tidak harapkan itu terjadi. Semua (PPK) bisa sehat dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," sebutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Sumut Robby Effendy, di Medan, Jumat mengatakan, dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas merupakan tugas bersama termasuk anggota PPK yang akan bertugas ditingkat kecamatan.
"Jadikan sukses dan lancarnya Pemilu 2024 menjadi modal untuk mewujudkan Pilkada 2024 yg baik, berkualitas dan berintegritas," ujar Robby Effendy.
Ia menjelaskan, PPK harus selalu berkoodinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan dan pihak lainya selama menjalankan tugasnya agar mengantisipasi hal yang tidak dinginkan.
"Sebagai panitia di tingkat kecamatan, PPK harus terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan di kecamatan sehingga pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik," kata dia.
Sebelumnya, dia menjelaskan sesuai kebutuhan pada Pilkada 2024, KPU merekrut sebanyak 2.276 anggota PPK yang akan bertugas di 33 kabupaten/kota di 445 kecamatan di provinsi ini.
"Selama masa pendaftaran yang dibuka sesuai jadwal, antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota PPK cukup tinggi. KPU Sumut sangat mengapresiasi masyarakat yang ikut andil dalam menyuseskan pilkada di Sumut," sebut dia.
Mantan Komisioner KPU Kota Binjai ini juga menegaskan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan Pilkada 2024 tersebut dilakukan dengan metode seleksi terbuka.
Hal ini, kata dia, sesuai keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Tahun 2024.
"Arahan ini disampaikan Ketua KPU RI, saat membuka acara rapat koordinasi evaluasi pembentukan badan ad hoc. Bahwa rekrutmen dan pembentukan badan ad hoc itu dilakukan metode seleksi terbuka," ujar dia.
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Parsadaan Harahap mengatakan bahwa besaran honor panitia pemilihan kecamatan Pilkada serentak 2024 sama dengan Pemilu kemarin.
"Besaran honornya sama dengan teman-teman PPK pada saat Pilpres, Pileg. Untuk ketua honornya sebesar Rp2,5 juta, untuk anggota sebesar Rp2,2 juta," ujarnya.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI itu juga mengatakan bahwa santunan untuk PPK tetap disediakan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
"Tetap kami siapkan santunan, seperti pelaksanaan Pilpres, Pileg kemarin. Walaupun santunan yang kami siapkan ini kami harapkan tidak diberikan, tetapi untuk supaya ada ketenangan dalam bekerja, supaya ada kenyamanan, keyakinan," kata dia.
Ia menjelaskan, santunan nantinya akan diberikan kepada PPK yang mengalami sakit, cacat, kecelakaan, maupun meninggal dunia saat bertugas.
"Akan tetapi, kami tidak harapkan itu terjadi. Semua (PPK) bisa sehat dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," sebutnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024