Hari ini genap sudah satu tahun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), HM Ja'far Sukhairi Nasution - Atika Azmi Utammi Nasution, B App Fin MFin atau yang lebih sering disebut pasangan SUKA (Sukhairi- Atika) memimpin jalannya pemerintahan di Madina.
Dalam catatan satu tahun kepemimpinan itu, Ketua DPC PPP Madina, Irwansyah Lubis SH memberikan sejumlah catatan konstruktif seputar kinerja dan program Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan pemerintahan SUKA tersebut.
Sebuah catatan objektif ini dapat dimaknai sebagai sebuah masukan, kritikan dan cerminan serta evaluasi atas perjalanan satu tahun kepemimpinan SUKA.
Catatan yang bersifat konstruktif ini juga diharapkan dapat menjadi perubahan dan perbaikan jalannya Pemerintahan untuk kedepan.
Dalam satu tahun kepemimpinan Sukhairi - Atika itu, Irwansyah menilai masih banyak kekurangan dan perlunya perbaikan-perbaikan kedepan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang terwujudnya visi dan misi dapat terlaksana dengan baik.
"Pasca dilantik satu tahun yang lalu banyak hal dan harapan masyarakat Madina terhadap pasangan ini untuk dapat membawa perubahan ke era baru salah satunya percepatan pembangunan Kabupaten Madina sesuai dengan visinya "Akselerasi Pembangunan Menuju Mandaling Natal Yang Mandiri, Kompetitif, Berkeadilan dan Bermartabat", sebut Irwansyah dalam keterangannya yang diterima ANTARA, Jumat (22/7).
Pasangan calon Bupati Madina dan Wakil Bupati Madina, HM Jakfar Sukhairi - Atika Azmi Utammi Nasution saat pengundian nomor urut calon di gedung Serga Guna, Desa Parbangunan, Panyabungan. (ANTARA/Holik)
Dari perjalanan satu tahun Pemerintahan SUKA itu, menurut dia belum begitu terlihat arah dan semangat menuju akselerasi/percepatan pembangunan dan masih berkutat pada hal-hal yang berisifat rutinitas saja.
"Belum terlihat gebrakan maupun pelaksanaan program prioritas dan strategis seperti yang telah direncanakan dalam Visi dan Misinya," ungkapnya.
Kata dia, pemenuhan terhadap janji-janji kampanyepun serasa masih jauh dari harapan. Sehingga pelaksanaan kegiatan Pemda dalam setahun ini masih lebih banyak berkutat dalam hal rutinitas.
Sehingga gerak dan semangatnya belum begitu mengarah bagi percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Madina.
"Rencana-rencana program prioritas untuk menunjang terwujudnya ketujuh misi Pasangan SUKA atau Pitu Poda/Sapta Cipta belum begitu jelas terlihat," katanya.
Seperti pelaksanaan reformasi birokrasi dan Good Governance misalnya, menurut dia masih jauh dari harapan sebagai upaya dalam perwujudan misi "Meningkatkan Efektifitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Sehingga Terwujud Kepemimpinan yang Meritokratif".
Padahal kata dia efektifitas dan tranparansi ini sangat penting dilakukan di awal-awal periode pemerintahan ini sebagai sebuah komitmen awal untuk terbentuknya pemerintahan yang baik (Good Goverment). Apalagi, untuk dapat mewujudkan kepemimpinan yang meritokratif sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing pejabat.
"Apa yang kita lihat selama setahun ini, tata kelola pemerintahan masih terlihat belum termanajemen dengan baik, pengelolan tenaga honorer yang terkesan amburadul, belum defenitifnya para pimpinan OPD para kepala OPD masih didominasi PLT, lelang jabatan eselon belum juga terlaksana.
Padahal menurutnya, lelang adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kepemimpinan yang meritokratif yang seharusnya dapat mengeliminir pendekatan yang transaksional, jual beli jabatan dan pendekatan subjektif lainnya.
Begitu juga upaya perwujudan misi "Meningkatkan Ekonomi di Bidang Agrikultur, Industri dan Pariwisata Berlandaskan Kearifan Lokal Sehingga Terwujud Kebijakan yang Inklusif dan Berkelanjutan"
Dalam program ini dirinya juga belum begitu melihat program yang berarti dalam menyokong perwujudan misi itu.
Begitu juga dengan infrastruktur penunjang, pupuk subsidi, pembinaan dan penyuluhan pertanian yang dinilai masih kurang maksimal. Apalagi jika dikaitkan dengan janji kampanye SUKA yang dapat menaikkan harga jual kopi sampai Rp. 400 ribu perkilogram dan pengadaan kapal tangkap nelayan.
Juga dengan pembinaan UMKM, industri dan parawisata yang selalu didengung-dengungkan.
Program meningkatkan fasilitas umum termasuk infrastruktur jalan raya, jalan Desa, Balai Kecamatan
dan pusat olahraga juga dinilai tidak akan dapat berjalan maksimal jika hanya mengandalkan APBD.
Apalagi, mengingat minimnya postur APBD untuk belanja modal pembangunan jalan, jembatan dan irigasi. Untuk tahun ini saja hanya sekitar Rp. 81,5 Milyar.
"Tak akan banyak infrastruktur yang terbangun kalau hanya mengandalkan dana ini, perlu dilakukan gebrakan dan kreatifitas pemerintahan daerah untuk melakukan lobby dan bersinergi baik ke pemerintahan pusat ataupun dengan perusahaan yang ada di daerah," saran dia.
Terkait misi dalam bidang Pendidikan dan SDM, "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Revolusi Belajar-Mengajar dan Pelatihan Sosial Menuju Perubahan dan Konsumtif menjadi Produktif" menurutnya juga masih berjalan dengan rutinitas yang biasa-biasa saja.
"Belum ada gebrakan baru apalagi yang menunjukkan geliat untuk revolusi seperti dalam misinya," sebutnya.
Begitu juga dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup juga masih sebatas rutinitas seperti sebelum-sebelumnya.
Padahal kata dia, dalam debat publik pasangan ini berjanji untuk perbaikan pelayanan kesehatan bahkan akan membuat pelayanan elektronik dengan e-registrasi.
"Belum terlihat akselerasi dalam pogram penunjang perwujudan misi "Memperbaiki Gaya Hidup dan Kualitas Lingkungan serta Meningkatkan Literasi Kesehatan Menuju Mandailing Natal Sehat lnsannya Bersih Alamnya," paparnya.
Begitu juga dalam bidang budaya, program dan kegiatan untuk menunjang misi "Memperkokoh Budaya Mandailing Natal Melalui Penambahan Mata Pelajaran, Kuliner dan Event Tahunan masih juga masih berjalan biasa-biasa saja.
Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat demi akselerasi Pembangunan Mandailing Natal sesuatu yang mutlak dilaksanakan, mengingat terbatasnya ABPD Madina.
Untuk itu sangat diperlukan sinergi dalam hal pendanaan begitu juga sinergitas dalam program dan proyek Pemerintah Propinsi dan pusat untuk dapat diarahkan ke Madina.
Dari catatan satu tahun kepemimpinan itu, Ketua DPC PPP Madina memberikan kesimpulan bahwa perjalanan satu tahun Pemerintahan SUKA ini masih banyak berkutat dalam hal-hal rutinitas saja.
"Masih biasa-biasa saja dan pembenahan-pembebahan yang belum berujung sehingga belum ada menunjukkan gebrakan perubahan yang berbentuk percepatan apalagi lompatan-lompatan sebagai sebuah semangat akselerasi untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi pemerintahan SUKA ini," jelas dia.
Untuk itu di tahun kedua, DPC PPP Madina mengharapkan Pemerintah daerah agar segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ditahun pertama ini.
Salah satu langkah strategis tersebut adalah pembentukan kabinet" defenitif, penetapan program prioritas dan mendesak, melakukan loby-loby anggaran ke Pemerintah Pusat dan Propinsi.
"Segera buat kami "terkejut" dan "terpana" dengan program-program akselerasi. Kami sepakat dengan jargon "Madina Bersyukur, Madina Berbenah", tapi jangan hanya berkutat sebatas di fase itu saja. kita tidak mau periode pemerintahan SUKA ini semangatnya hanya sebatas mensyukuri dan membenahi saja, tapi harus dengan semangat akselerasi sesuai visinya," pungkasnya.
){kind=link}