Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di APBD Kota Medan 2020 yang mencapai Rp622,43 miliar.
"Kami melihat tingginya angka Silpa APBD tahun anggaran 2020 yang naik dibanding Silpa 2019 sebesar Rp506,65 miliar," ujar juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Dhiyaul Hayati, dalam paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (29/6).
Rapat paripurna kali ini dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan rentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020.
Baca juga: DPRD Medan: Seleksi direksi tiga BUMD jangan jadi ajang balas budi
Ia mengatakan, tim anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dinilai fraksinya tidak cermat dalam mengevaluasi penggunaan APBD Kota Medan 2020, karena terjadi kenaikan angka Silpa.
Selain itu, lanjutnya, untuk realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp3,99 triliun atau sekitar 75,99 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp5,25 triliun.
Sedangkan realisasi pendapatan daerah secara kumulatif tercatat Rp4,12 triliun atau 86,63 persen, dan fraksinya menilai belum optimal akibat sektor pendapatan tidak mencapai target ditetapkan.
"Kami meminta Pemerintah Kota Medan melakukan kajian terkait tidak terpenuhinya pencapaian target, seperti PAD (pendapatan asli daerah)," terang Dhiyaul yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Kami melihat tingginya angka Silpa APBD tahun anggaran 2020 yang naik dibanding Silpa 2019 sebesar Rp506,65 miliar," ujar juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Dhiyaul Hayati, dalam paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (29/6).
Rapat paripurna kali ini dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan rentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020.
Baca juga: DPRD Medan: Seleksi direksi tiga BUMD jangan jadi ajang balas budi
Ia mengatakan, tim anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dinilai fraksinya tidak cermat dalam mengevaluasi penggunaan APBD Kota Medan 2020, karena terjadi kenaikan angka Silpa.
Selain itu, lanjutnya, untuk realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp3,99 triliun atau sekitar 75,99 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp5,25 triliun.
Sedangkan realisasi pendapatan daerah secara kumulatif tercatat Rp4,12 triliun atau 86,63 persen, dan fraksinya menilai belum optimal akibat sektor pendapatan tidak mencapai target ditetapkan.
"Kami meminta Pemerintah Kota Medan melakukan kajian terkait tidak terpenuhinya pencapaian target, seperti PAD (pendapatan asli daerah)," terang Dhiyaul yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021