Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Andi Abdul Rahim mengaku kesal atas minimnya kehadiran para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat pada rapat padipurna penyampaian hasil reses anggota dewan masa sidang I (satu) tahun 2020.
Hal itu terungkap ketika Andi membacakan hasil reses anggota DPRD dari daerah pemilihan II Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin, Selasa (29/12).
Kepada Sekdakot, Yusmada, Andi berpesan agar Wali Kota Tanjungbalai menegur pala kepala OPD, Camat dan Lurah yang diduga sengaja tidak menghadiri rapat paripurna tersebut.
Baca juga: Kejari TBA bagikan sembako kepada warga terdampak banjir
"Hasil reses kami (DPRD) penting untuk diketahui stakholeder, namun sangat disesalkan hampir seluruh kepala OPD. Saya minta Sekda melaporkan situasi ini kepada Wali Kota agar menegur kepala dinas, badan, kantor serta Camat dan Lurah yang tidak hadir," kata Abdi geram.
Andi juga meminta pimpinan dewan, Tengku Eswin membuat surat rekomendasi dari DPRD kepada Wali Kota untuk usulan pencopotan para kepala OPD, Camat dan Lurah yang tudak hadir karena dinilai tidak peduli terhadap aspirasi rakyat.
"Hasil reses yang kami sampaikan adalah aspirasi rakyat. Sangat disesalkan mereka (OPD, Camat dan Lurah) tidak hadir, ini sama saja tidak mendukung pemerintahan daerah. Jika hal ini berulang terjadi, saudara Wali Kota harys tegas terhadap mereka," kata Andi.
Andi berharap penyampaian hasil reses tidak sebatas serimonial saja, sebab Pemkot Tannjungbalai terkesan sengaja mengabaikan aspirasi rakyat yang diserap anggota DPRD ketika melakukan reses hanya untuk kepentingan segelintir oknum atau kelompok yang nantinya ditampung di APBD.
Kepada pimpinan DPRD bersama Banggar dan TAPD yg berhadir diminta agar menampung dan mengakomodir pokok-pokok pikiran anggota dewan dari penyampaian hasil reses dalam pembahasan APBD kedepan secara profesional dan proporsional.
"Kami berharap jangan sampai terulang lagi ada anggota DPRD yang terdzolimi seperti pembahasan APBD 2021 yang lalu, dimana beberapa anggota dewsb tidak ada satu pun masuk pokok-pokok pikirannya dari hasil reses," ujar Andi Abdul Rahim.
Sekretaris daerah Kota Tanjungbalai, Yusmada mengatakan bahwa hasil reses anggota dewan dari tiga daerah pemilihan telah diterima dan akan ditidaklanjuti dalam pembahasan KUA-PPAS hingga menjadi APBD 2022 yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Hal itu terungkap ketika Andi membacakan hasil reses anggota DPRD dari daerah pemilihan II Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin, Selasa (29/12).
Kepada Sekdakot, Yusmada, Andi berpesan agar Wali Kota Tanjungbalai menegur pala kepala OPD, Camat dan Lurah yang diduga sengaja tidak menghadiri rapat paripurna tersebut.
Baca juga: Kejari TBA bagikan sembako kepada warga terdampak banjir
"Hasil reses kami (DPRD) penting untuk diketahui stakholeder, namun sangat disesalkan hampir seluruh kepala OPD. Saya minta Sekda melaporkan situasi ini kepada Wali Kota agar menegur kepala dinas, badan, kantor serta Camat dan Lurah yang tidak hadir," kata Abdi geram.
Andi juga meminta pimpinan dewan, Tengku Eswin membuat surat rekomendasi dari DPRD kepada Wali Kota untuk usulan pencopotan para kepala OPD, Camat dan Lurah yang tudak hadir karena dinilai tidak peduli terhadap aspirasi rakyat.
"Hasil reses yang kami sampaikan adalah aspirasi rakyat. Sangat disesalkan mereka (OPD, Camat dan Lurah) tidak hadir, ini sama saja tidak mendukung pemerintahan daerah. Jika hal ini berulang terjadi, saudara Wali Kota harys tegas terhadap mereka," kata Andi.
Andi berharap penyampaian hasil reses tidak sebatas serimonial saja, sebab Pemkot Tannjungbalai terkesan sengaja mengabaikan aspirasi rakyat yang diserap anggota DPRD ketika melakukan reses hanya untuk kepentingan segelintir oknum atau kelompok yang nantinya ditampung di APBD.
Kepada pimpinan DPRD bersama Banggar dan TAPD yg berhadir diminta agar menampung dan mengakomodir pokok-pokok pikiran anggota dewan dari penyampaian hasil reses dalam pembahasan APBD kedepan secara profesional dan proporsional.
"Kami berharap jangan sampai terulang lagi ada anggota DPRD yang terdzolimi seperti pembahasan APBD 2021 yang lalu, dimana beberapa anggota dewsb tidak ada satu pun masuk pokok-pokok pikirannya dari hasil reses," ujar Andi Abdul Rahim.
Sekretaris daerah Kota Tanjungbalai, Yusmada mengatakan bahwa hasil reses anggota dewan dari tiga daerah pemilihan telah diterima dan akan ditidaklanjuti dalam pembahasan KUA-PPAS hingga menjadi APBD 2022 yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020