Pemkab Tapanuli Selatan enam kali secara beruntun atau berturut-berturut sejak 2014 meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2019 diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
BPK RI mengumumkan dan menyerahkan opini WTP itu melalui video conference (VidCon) kepada Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu dan Ketua DPRD Tapanuli Selatan Husin Sogot Simatupang, Senin (20/4).
Melalui Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, BPK menyampaikan apresiasi atas prestasi meraih opini WTP enam kali berturut sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, hingga tahun 2019.
Baca juga: ODP di Tapsel tinggal 6, dua karyawan pasien PDP asal Padangsidimpuan yang meninggal dinyatakan negatif
"BPK juga berharap prestasi yang telah diraih dengan kerjakeras ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya," kata Eydu. Ia juga menekankan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu supaya lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya menghadapi COVID-19.
Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu, SH juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK RI atas kinerjanya yang independen dan profesional sehingga daerah yang dipimpinnya meraih opini WTP.
Baca juga: Ini anjuran keras Forkompicam Angkola Timur ke pedagang pasar
"Tidak lupa juga saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Selatan yang bekerjakeras sehingga mampu melaporkan pengelolaan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku," sebutnya.
Kabupaten Tapanuli Selatan salahsatu dari 34 entitas unsur pemerintah yang pada audit BPK Perwakilan Sumut dismpaing Pemprovsu, dan 33 Kabupaten/Kota lainnya yang tiga kali berturut-turut didampingi Kantor Akuntan Publik dari Jakarta bersama auditor BPK.
Baca juga: PDP - Posistif COVID-19 nihil, ODP di Tapsel terus berkurang tinggal 8 orang
Menurut Syahrul, raihan WTP merupakan salah satu tiket untuk berkompetisi dalam mendapatkan dana insentif daerah (DID) tetapi harus dibarengi keberhasilan lainnya. Sebab tidak semua yang menerima WTP mendapatkan DID dari Menteri Keuangan.
Syahrul juga menyatakan bahwa raihan opini WTP ini tidal lepas dukungan semua komponen daerah termasuk DPRD, Forkopimda serta kerjasama semua pihak yang menggunakan anggaran Pemkab Tapanuli Selatan.
Turut mendampingi Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu Ketua DPRD Husin Sogot Simatupang, Sekda Parulian Nasution, Sekwan Darwin Dalimunthe, Inspektur Imran Siregar, Kaban PKPAD M.Frananda, Kadis Kominfo Ilyas Pasaribu dan Kabag Humas dan Protokol Isnut Siregar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
BPK RI mengumumkan dan menyerahkan opini WTP itu melalui video conference (VidCon) kepada Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu dan Ketua DPRD Tapanuli Selatan Husin Sogot Simatupang, Senin (20/4).
Melalui Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, BPK menyampaikan apresiasi atas prestasi meraih opini WTP enam kali berturut sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, hingga tahun 2019.
Baca juga: ODP di Tapsel tinggal 6, dua karyawan pasien PDP asal Padangsidimpuan yang meninggal dinyatakan negatif
"BPK juga berharap prestasi yang telah diraih dengan kerjakeras ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya," kata Eydu. Ia juga menekankan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu supaya lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya menghadapi COVID-19.
Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu, SH juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK RI atas kinerjanya yang independen dan profesional sehingga daerah yang dipimpinnya meraih opini WTP.
Baca juga: Ini anjuran keras Forkompicam Angkola Timur ke pedagang pasar
"Tidak lupa juga saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Selatan yang bekerjakeras sehingga mampu melaporkan pengelolaan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku," sebutnya.
Kabupaten Tapanuli Selatan salahsatu dari 34 entitas unsur pemerintah yang pada audit BPK Perwakilan Sumut dismpaing Pemprovsu, dan 33 Kabupaten/Kota lainnya yang tiga kali berturut-turut didampingi Kantor Akuntan Publik dari Jakarta bersama auditor BPK.
Baca juga: PDP - Posistif COVID-19 nihil, ODP di Tapsel terus berkurang tinggal 8 orang
Menurut Syahrul, raihan WTP merupakan salah satu tiket untuk berkompetisi dalam mendapatkan dana insentif daerah (DID) tetapi harus dibarengi keberhasilan lainnya. Sebab tidak semua yang menerima WTP mendapatkan DID dari Menteri Keuangan.
Syahrul juga menyatakan bahwa raihan opini WTP ini tidal lepas dukungan semua komponen daerah termasuk DPRD, Forkopimda serta kerjasama semua pihak yang menggunakan anggaran Pemkab Tapanuli Selatan.
Turut mendampingi Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu Ketua DPRD Husin Sogot Simatupang, Sekda Parulian Nasution, Sekwan Darwin Dalimunthe, Inspektur Imran Siregar, Kaban PKPAD M.Frananda, Kadis Kominfo Ilyas Pasaribu dan Kabag Humas dan Protokol Isnut Siregar.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020