Sistem elektronik Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (e RDKK) menjadi salah satu pemicu kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan.
"Karena sejumlah kelompok tani belum siap dengan sistem e RDKK," jelas Muhammad Taufik Batubara, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tapanuli Selatan kepada ANTARA, di Sipirok, Senin (2/3), sekaligus menjawab keluhan sejumlah petani daerah setempat.
Baca juga: Sejak merdeka, masyarakat Sidua-dua Sipirok baru rasakan PLN
Sejak pihak Kementan melanching e RDKK pada Januari 2020, secara otomatis untuk mendapatkan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani (diluarnya tidak) harus mengajukan kebutuhannya melalui online.
Baca juga: Syahrul sebut memilih pemimpin itu harus lihat 3B
"Untuk input data kebutuhan, para kelompok harus lebihdahulu mengajukannya lewat admin e RDKK kecamatan (BPP) melalui aplikasi RDKK. Mulai mengisi nama kelompok sesuai NIK, luasan lahan, dan dosis," terangnya.
Hanya saja, akibat banyak kelompok yang belum mengisi data kebutuhannya, pihak admin tidak bisa mengirim datanya sehingga menyebabkan alokasi pupuk bersubsidi ke tingkat kelompok petani mengalami keterlambatan.
Baca juga: BPS Tapsel mencatat Sipirok tertinggi persentase pengisian SP 2020 online
"Tambah jaringan internet pada sejumlah titrik dari 15 wilayah kecamatan se Tapanuli Selatan boleh dikatakan terganggu bahkan tidak ada signal menjadi kendala bagi kelompok dan petugas admin mengajukan alokasi pupuk pihak terkait," kata Pauzul Ajim Siregar, Kaseksi Pupuk dan Pestisida Pertanian Tapanuli Selatan menimpali.
UNtuk Kecamatan Angkola Muara Tais yang baru mekar dari Kecamatan induk Batang Angkola kendalanya soal data kode wilayah yang dalam sistem online e RDKK belum sinkron.
Selain sistem e RDKK dan jaringan internet, yang paling fatal kendala lainnya soal pengurangan kuota atau jatah pupuk bersubsidi oleh pemerintah untuk Kabupaten Tapanuli Selatan.
Contohnya SP36 terakhir tahun 2019 sebanyak 1700 ton menjadi 119 ton atau berkurang 93%, demikian Urea dari 3770 ton menjadi 1226 ton di 2020 atau berkurang 67%, ZA dari 1225 ton menjadi 452 ton di 2020 berkurang 63 %, NPK dari sebelumnya 2699 ton menjadi 1350 ton di tahun 2020 atau berkurang hampir 50%.
Namun, untuk Organik bertambah, soalnya terakhir di 2019 sebanyak 587 ton menjadi 907 tin di tahun 2020 atau 68%, pertambahan 400 ton ini disebabkan minimnya pemakaian organik oleh petani.
"Oleh karenanya kita berharap para kelompok tani simultan di Tapanuli Selatan yang jumlahnya ribuan kelompok agar memaklumi kondisi keterlambatan pupuk bersubsidi ke wilayah ini," tutup Taufik dan Pauzul.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Karena sejumlah kelompok tani belum siap dengan sistem e RDKK," jelas Muhammad Taufik Batubara, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tapanuli Selatan kepada ANTARA, di Sipirok, Senin (2/3), sekaligus menjawab keluhan sejumlah petani daerah setempat.
Baca juga: Sejak merdeka, masyarakat Sidua-dua Sipirok baru rasakan PLN
Sejak pihak Kementan melanching e RDKK pada Januari 2020, secara otomatis untuk mendapatkan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani (diluarnya tidak) harus mengajukan kebutuhannya melalui online.
Baca juga: Syahrul sebut memilih pemimpin itu harus lihat 3B
"Untuk input data kebutuhan, para kelompok harus lebihdahulu mengajukannya lewat admin e RDKK kecamatan (BPP) melalui aplikasi RDKK. Mulai mengisi nama kelompok sesuai NIK, luasan lahan, dan dosis," terangnya.
Hanya saja, akibat banyak kelompok yang belum mengisi data kebutuhannya, pihak admin tidak bisa mengirim datanya sehingga menyebabkan alokasi pupuk bersubsidi ke tingkat kelompok petani mengalami keterlambatan.
Baca juga: BPS Tapsel mencatat Sipirok tertinggi persentase pengisian SP 2020 online
"Tambah jaringan internet pada sejumlah titrik dari 15 wilayah kecamatan se Tapanuli Selatan boleh dikatakan terganggu bahkan tidak ada signal menjadi kendala bagi kelompok dan petugas admin mengajukan alokasi pupuk pihak terkait," kata Pauzul Ajim Siregar, Kaseksi Pupuk dan Pestisida Pertanian Tapanuli Selatan menimpali.
UNtuk Kecamatan Angkola Muara Tais yang baru mekar dari Kecamatan induk Batang Angkola kendalanya soal data kode wilayah yang dalam sistem online e RDKK belum sinkron.
Selain sistem e RDKK dan jaringan internet, yang paling fatal kendala lainnya soal pengurangan kuota atau jatah pupuk bersubsidi oleh pemerintah untuk Kabupaten Tapanuli Selatan.
Contohnya SP36 terakhir tahun 2019 sebanyak 1700 ton menjadi 119 ton atau berkurang 93%, demikian Urea dari 3770 ton menjadi 1226 ton di 2020 atau berkurang 67%, ZA dari 1225 ton menjadi 452 ton di 2020 berkurang 63 %, NPK dari sebelumnya 2699 ton menjadi 1350 ton di tahun 2020 atau berkurang hampir 50%.
Namun, untuk Organik bertambah, soalnya terakhir di 2019 sebanyak 587 ton menjadi 907 tin di tahun 2020 atau 68%, pertambahan 400 ton ini disebabkan minimnya pemakaian organik oleh petani.
"Oleh karenanya kita berharap para kelompok tani simultan di Tapanuli Selatan yang jumlahnya ribuan kelompok agar memaklumi kondisi keterlambatan pupuk bersubsidi ke wilayah ini," tutup Taufik dan Pauzul.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020