Medan, 24/12 (Antara)- Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) menyepakati kerja sama dengan tiga koperasi petani di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dalam kemitraan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
"Kesepakatan kerja sama dimaksudkan untuk menjalankan putusan pemerintah, yakni masyarakat sekitar kebun harus mendapat alokasi lahan 20 persen dari areal HGU dan termasuk untuk kepentingan bersama antara KP USU dan masyarakat sekitar dalam usaha kelapa sawit itu,"kata Sekretaris KP USU, Prof DR Darwin Dalimunthe di Medan, Selasa.
Tiga koperasi itu masing-masing Koperasi Al Hidayah Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Koperasi Produsen Singkuang Desa Pasar II Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis Madina dan Koperasi Maju Bersama Jaya Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina.
Menurut Darwin, KP USU tetap komitmen dengan janji awal dalam pengelolalan lahan sawit itu dilakukan dengan pola kemitraan dengan masyarakat setempat yang dijalankan dengan sistim inti-plasma.
Menurut dia, dari 10.000 hektare lahan yang ada, masih sebanyak 5,6 ribu hektare yang dikelola, sebanyak 20 persen akan dibagikan kepada kelompok tani itu.
"Perjanjian lainnya dengan kelompok tani akan dilakukan lebih lanjut.Yang pasti KP USU tetap komitmen dengan janji-janjinya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kebun," katanya.
Apalagi, kata dia, kebun KP USU itu dibuka bukan hanya untuk kepentingan bisnis semata tetapi juga akan menjadi areal untuk penelitian mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU).
"Kesepakatan KP USU degan tiga kelompok tani itu akan diteruskan ke Pemkab Madina,"katanya.
Ketua Koperasi Maju Bersama Jaya, Asdi Wardana, menyatakan masyarakat, khususnya kelompok tani di Madina itu berharap kerja sama dengan KP USU bisa ditindaklanjuti dengan nyata mengingat selama ini mereka sudah banyak dibohongi oleh perusahaan yang mengklaim lahan KP USU itu sebagai milik mereka.
"Kami akhirnya menyadari bahwa KP USU akan memberi kesjehateraan kepada masyarakat dibandingkan bila bekerja sama dengan perusahaan lain, apalagi selama ini, KP USU dalam menjalankan upaya mengelola lahan itu terlihat mengikuti peraturan, tidak dengan kekuatan fisik dan tidak mengadu domba masyarakat," katanya.
(T.E016/B/Farochah/Farochah)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Kesepakatan kerja sama dimaksudkan untuk menjalankan putusan pemerintah, yakni masyarakat sekitar kebun harus mendapat alokasi lahan 20 persen dari areal HGU dan termasuk untuk kepentingan bersama antara KP USU dan masyarakat sekitar dalam usaha kelapa sawit itu,"kata Sekretaris KP USU, Prof DR Darwin Dalimunthe di Medan, Selasa.
Tiga koperasi itu masing-masing Koperasi Al Hidayah Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Koperasi Produsen Singkuang Desa Pasar II Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis Madina dan Koperasi Maju Bersama Jaya Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina.
Menurut Darwin, KP USU tetap komitmen dengan janji awal dalam pengelolalan lahan sawit itu dilakukan dengan pola kemitraan dengan masyarakat setempat yang dijalankan dengan sistim inti-plasma.
Menurut dia, dari 10.000 hektare lahan yang ada, masih sebanyak 5,6 ribu hektare yang dikelola, sebanyak 20 persen akan dibagikan kepada kelompok tani itu.
"Perjanjian lainnya dengan kelompok tani akan dilakukan lebih lanjut.Yang pasti KP USU tetap komitmen dengan janji-janjinya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kebun," katanya.
Apalagi, kata dia, kebun KP USU itu dibuka bukan hanya untuk kepentingan bisnis semata tetapi juga akan menjadi areal untuk penelitian mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU).
"Kesepakatan KP USU degan tiga kelompok tani itu akan diteruskan ke Pemkab Madina,"katanya.
Ketua Koperasi Maju Bersama Jaya, Asdi Wardana, menyatakan masyarakat, khususnya kelompok tani di Madina itu berharap kerja sama dengan KP USU bisa ditindaklanjuti dengan nyata mengingat selama ini mereka sudah banyak dibohongi oleh perusahaan yang mengklaim lahan KP USU itu sebagai milik mereka.
"Kami akhirnya menyadari bahwa KP USU akan memberi kesjehateraan kepada masyarakat dibandingkan bila bekerja sama dengan perusahaan lain, apalagi selama ini, KP USU dalam menjalankan upaya mengelola lahan itu terlihat mengikuti peraturan, tidak dengan kekuatan fisik dan tidak mengadu domba masyarakat," katanya.
(T.E016/B/Farochah/Farochah)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013