Gubernur Sumut tegas tolak teken proyek OPD mark-up anggaran

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa pihaknya menolak meneken sejumlah pengajuan proyek dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak masuk akal, dan terkesan mark-up (penggelembungan) anggaran.

Bobby menyebutkan hal ini sejak dirinya dinyatakan memenangi Pemilihan Gubernur Sumut 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.

"Banyak pihak mulai mendekat, dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis.

Namun, lanjut dia, sejumlah pengajuan proyek dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tersebut justru membuat dirinya menjadi geram.

Sebab, menurut dia, dokumen berbagai proyek itu secara tiba-tiba sudah berada di meja kerjanya tanpa melewati tahapan perencanaan, evaluasi, dan paparan secara terbuka.

"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa?. Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," kata Bobby.

Salah satu yang disorot oleh pihaknya, tutur Bobby, yakni proyek pembangunan fisik suatu gedung di Sumatera Utara dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar.

Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," ujar Bobby.

Gubernur juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin asal dalam menyetujui suatu proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.

Menurut dia, pihaknya akan lebih ketat dalam memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek.

"Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan, dan masuk akal," ucap Bobby.

Gubernur juga menjelaskan hal ini menjadi sinyal keras bagi seluruh OPD setempat agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal atau mengandalkan kedekatan politik demi mendapatkan persetujuan anggaran.

"Setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah," papar Bobby.