Jalan rusak, janji mulus: Catatan duka dari Aek Nabara Tapsel

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Di negeri yang gemar berbicara tentang kemajuan, masih ada seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh 30 kilometer demi mendapatkan pertolongan medis.

Namanya Tuti Daulay. Ia bukan tokoh besar, bukan pejabat, bukan orang yang suaranya mudah sampai ke pusat kekuasaan. Ia hanya seorang ibu dari Dusun Aek Nabara, Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan—sebuah tempat yang indah secara alam, tetapi menyakitkan dalam kenyataan.

Di sana, jalan bukan sekadar rusak. Jalan adalah ujian hidup. Dan ketika kontraksi datang, negara justru tidak ada di tempat.

Video siaran langsung yang diunggah Samsul Bahri Sihombing di Facebook pada 9 Mei 2026 menjadi saksi yang tak bisa dibantah.

Dalam video itu terlihat kaum ibu dan bapak memikul tandu sederhana dari batang kayu, berjalan menembus tanjakan curam, lumpur pekat, dan jalan berbatu.

Mereka bergantian mengangkat tubuh Tuti Daulay yang sedang berjuang antara hidup dan maut.

Samsul, yang ikut menandu sekaligus merekam, berkata dengan suara yang lebih jujur dari pidato pejabat mana pun:

"Beginilah jalan kami. Ini bukan bohong-bohong. Ini bukan sekadar postingan cari uang di Facebook. Ini kenyataan." Kalimat itu pendek, tetapi menampar.

Perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Sipirok memakan waktu sekitar enam jam. Mereka berangkat sore hari dan baru tiba sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Dokter berhasil menyelamatkan Tuti. Namun bayi yang dikandungnya tidak tertolong. Yang meninggal bukan hanya seorang bayi. Yang ikut mati adalah rasa malu pemerintah.

Kita sering mendengar slogan: Indonesia Maju. Tetapi maju untuk siapa? Sebab di Aek Nabara, listrik PLN belum masuk. Puskesmas tidak ada. Poskesdes tidak ada. Bidan tidak ada. Jalan layak pun tidak ada. Yang ada hanyalah gotong royong warga dan kesabaran yang dipaksa menjadi kebiasaan.

Ironisnya, setiap musim politik datang, jalan menuju dusun-dusun seperti ini mendadak ramai oleh mobil para pencari suara. Janji ditabur seperti pupuk.

Namun setelah pemilu selesai, rakyat kembali berjalan sendiri bahkan untuk membawa ibu hamil menuju rumah sakit.

Tapanuli Selatan seolah akrab dengan satu tradisi lama: diwarisi janji, dipelihara ketertinggalan.

Mulai dari zaman Belanda hingga zaman konten digital, warga tetap mengangkat beban yang sama hanya kameranya yang berbeda.

Pemerintah sering pandai menjelaskan kendala. Katanya kawasan hutan lindung. Katanya izin kementerian belum turun. Katanya sedang dikoordinasikan. Katanya akan dicari solusi.

Rakyat sudah terlalu sering mendengar kata katanya. Yang mereka butuhkan bukan penjelasan, tetapi jalan.

Bukan belasungkawa, tetapi kehadiran. Bukan kunjungan setelah viral, tetapi kerja sebelum tragedi.

Jika akses kesehatan hanya datang setelah nyawa melayang, maka itu bukan pelayanan publik itu administrasi duka.

Kita tidak sedang kekurangan pejabat. Kita sedang kekurangan rasa malu. Karena seharusnya, ketika seorang ibu harus ditandu sejauh 30 kilometer untuk melahirkan, itu cukup untuk membuat banyak kursi jabatan terasa panas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah Bobby Nasution dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah Gus Irawan Pasaribu tidak boleh berhenti pada pernyataan simpati. Harus ada tindakan nyata.

Pertama, akses jalan menuju Dusun Aek Nabara harus menjadi prioritas darurat, bukan sekadar wacana birokrasi.

Jika memang terkendala kawasan hutan lindung, maka negara harus hadir menembus meja-meja izin itu. Jangan biarkan rakyat kalah oleh stempel.

Kedua, layanan kesehatan bergerak harus diperkuat. Jika bidan tidak bisa tinggal permanen, maka sistem jemput darurat harus dibangun.

Ketiga, listrik dan fasilitas dasar bukanlah kemewahan. Itu adalah hak warga negara.

Dan terakhir, pengawasan publik harus terus hidup. Karena sering kali, pemerintah hanya bergerak ketika rakyat tidak berhenti bersuara.

Dusun Aek Nabara tidak meminta istana.
Mereka hanya ingin jalan. Mereka tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin seorang ibu bisa melahirkan tanpa harus dipikul di pundak tetangganya.

Negara seharusnya hadir sebelum tangis itu pecah. Bukan datang setelah video viral. Sebab jika rakyat terus harus menandu harapan mereka sendiri, maka sesungguhnya yang lumpuh bukan jalannya tetapi nurani para penguasa.

Penulis adalah seorang jurnalis