Pemkot Medan bahas mitigasi bencana bersama Komisi VIII DPR RI

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI membahas mitigasi bencana terkhusus banjir di wilayah itu.

Wakil Wali Kota Zakyuddin yang menerima langsung kunjungan tersebut mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu persoalan untuk mencegah bencana banjir di Kota Medan.

"Kondisi sungai yang menyempit dan dangkal memperparah risiko banjir saat curah hujan tinggi," ujar Zakyuddin di Medan, Jumat.

Ia mengatakan, normalisasi sungai di Medan belum berjalan optimal karena telah hampir dua dekade tidak dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, kewenangan normalisasi yang berada di Balai Wilayah Sungai serta melibatkan kabupaten lain menjadi persoalan untuk melakukan normalisasi tersebut.

"Kewenangan normalisasi berada di BWSS dan melibatkan wilayah kabupaten lain, sehingga tidak bisa kami tangani sendiri," kata dia.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kebijakan terkait untuk melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan persoalan banjir di wilayah itu.

"Tanpa percepatan normalisasi sungai, potensi terjadinya banjir dengan dampak yang lebih besar masih sangat mungkin terjadi di Kota Medan," sebut dia.

Pada bencana banjir yang terjadi 27 November 2025, Zakyuddin mengatakan sedikitnya 19 dari 21 kecamatan terlanda yang mengakibatkan 26.188 jiwa dari 21.465 kepala keluarga mengungsi.

"Rumah warga yang mengalami rusak ringan sebanyak 384 unit, rusak sedang 157 unit, dan rusak berat 99 unit. Korban jiwa sebanyak 20 orang," sebut dia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan penanggulangan bencana harus mengedepankan upaya pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menurutnya, mitigasi bencana perlu dilakukan sejak tahap prabencana guna mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan serta menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana.

"Kota Medan merupakan daerah rawan bencana, terutama banjir. Karena itu, seluruh pihak harus bersinergi di bawah satu komando, baik pada tahap prabencana, saat bencana, maupun pascabencana," ujar Singgih.

Pihaknya mendorong pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Sosial dapat memberikan dukungan maksimal agar Kota Medan semakin tangguh dalam menghadapi bencana.