Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyampaikan, bahwa tingkat inklusi keuangan di wilayah Sumut telah mencapai 80 persen tahun 2025.
Capaian ini, lanjut dia, dinilai menjadi kemajuan yang signifikan mengingat Pemerintah Indonesia menargetkan inklusi sebesar 98 persen pada 2045.
"Beberapa tahun terakhir pembangunan inklusi keuangan menjadi agenda prioritas nasional. Target sebesar ini hanya dapat tercapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan," kata Surya dalam Bulan Inklusi Keuangan di Kantor Pusat Bank Sumut, Ahad.
Wagub menyebut, Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal, serta memastikan masyarakat memahami manfaat dan perlindungannya.
Ia menjelaskan, fun walk, edukasi, ekspo layanan jasa keuangan, dan temu bisnis merupakan strategi konkret mendorong partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
"Tahun ini rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan di Sumatera Utara memberikan penguatan akses permodalan," tuturnya.
Salah satu fokus utamanya, lanjut dia, isu-isu kredit program perumahan. "Industri jasa keuangan di Sumut menunjukkan dukungan nyata Program 3 Juta Rumah,” tegas Surya.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan Sumut Khoirul Muttaqien mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi menjadi salah satu indikator pembangunan nasional jangka menengah dan panjang.
"Inklusi kita saat ini mencapai 80,51 persen, sementara literasi tahun ini masih 66,46 persen. Untuk mengejar target, kita sudah melakukan 87 kegiatan tahun ini di 22 kabupaten/kota,” ucapnya.
Khoirul menambahkan, sinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut dalam kegiatan inklusi melibatkan tim percepatan akses keuangan daerah.
Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini menimbulkan ancaman baru terhadap masyarakat, dan sedikitnya ada tiga isu yang perlu diwaspadai yakni investasi ilegal, pinjaman online (pinjol), dan judi online (judol).
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal 2025 menyebutkan, tercatat 3.786 pengaduan secara nasional atas investasi ilegal, di antaranya 176 laporan berasal dari Sumatera Utara.
"Sebanyak 1.813 investasi ilegal telah diblokir. Untuk pengaduan pinjol, OJK mencatat 15.110 pengaduan nasional dan 573 pengaduan di Sumut, sementara 11.166 pinjol ilegal telah diblokir," jelas dia.
Pihaknya juga mengatakan, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) pada 2024 menunjukkan, total pemain judi online di Sumatera Utara mencapai 1,2 juta orang.
"Untuk judi online data PPATK tahun 2024 di Sumut total pemainnya 1,2 juta orang terdiri atas 37,2 persen pelajar, 18,95 persen karyawan, dan 0,8 persen ASN. Total depositnya mencapai Rp1,33 triliun," sebut Khoirul.
Dia juga mengimbau agar masyarakat Sumut lebih berhati-hati memberikan data pribadi mereka, dan tidak mudah tergiur penawaran yang tidak jelas.
"Kalau ada yang menelpon tidak dikenal atau menawarkan sesuatu, jangan diangkat. Perhatikan logis, dan legalnya. Masyarakat bisa menelpon 157 atau datang ke kantor OJK," tegas dia.
