Asahan (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat secara luas melalui sosialisasi program pembiayaan perumahan yang berlangsung di Aula Melati, Rabu (19/11).
Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap agenda nasional pembangunan 3 juta rumah dan upaya memperluas akses hunian layak serta terjangkau bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sekretaris Daerah (Sekda ) Kabupaten Asahan, Zainal Arifin Sinaga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan bagi ASN merupakan prioritas yang tidak dapat diabaikan. Melalui skema pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan dengan bunga kompetitif dan tenor jangka panjang, sehingga para abdi negara tidak terbebani seperti pada kredit komersial.
“Rumah bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi bagi ketenangan, stabilitas, dan kesejahteraan keluarga,” ujar Sekda dalam sambutan pembuka.
Zainal mendorong para ASN memanfaatkan kesempatan ini seoptimal mungkin, baik untuk pembelian rumah pertama melalui KPR Sejahtera maupun untuk renovasi atau pembangunan rumah melalui skema KPP.
Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Willson Lie Simatupang menjelaskan bahwa program pembiayaan perumahan tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga kelompok masyarakat lain yang masuk kategori MBR.
“Program ini terbuka untuk ASN, PPPK, pekerja swasta, pelaku UMKM, buruh, petani, hingga nelayan. Hingga November 2025, realisasi KPR FLPP secara nasional telah mencapai 221.821 unit. Untuk Sumatera Utara, sebanyak 9.181 unit telah tersalurkan, sementara Kabupaten Asahan berkontribusi 353 unit dari target ribuan unit rumah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa BP Tapera kini menjalankan mandat sebagai operator investasi pemerintah yang mengelola pembiayaan perumahan secara berkelanjutan. Sehingga dukungan pemerintah daerah sangat diharapkan semakin kuat. Tanpa kolaborasi, target pembangunan rumah nasional tidak mungkin tercapai.
Kepala Cabang Bank Sumut Kisaran, Muhammad Sadli dalam kesempatan yang sama menegaskan kesiapan pihaknya mendukung penuh program tersebut. Dengan menghadirkan berbagai kemudahan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap rumah subsidi.
“Di Sumatera Utara, Bank Sumut sudah menyalurkan KPR FLPP sejak 2011 dan konsisten berperan aktif di seluruh kabupaten/kota. Kami menyediakan aplikasi registrasi pemilihan rumah, dan memberikan stimulus berupa gratis biaya provisi dan administrasi,” kata Sadli.
Menurutnya, fasilitas KPR bersubsidi ini inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat. Uang muka minimal 1 persen, tanpa biaya administrasi dan tanpa provisi merupakan peluang besar tidak hanya bagi ASN dan PPPK, tetapi juga pekerja formal maupun informal.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Asahan berharap pengetahuan ASN dan masyarakat terkait skema pembiayaan Tapera semakin meningkat. Pemerintah optimistis kolaborasi antara Pemkab Asahan, BP Tapera, dan Bank Sumut akan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian di daerah serta memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
