Asahan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar pertemuan bersama perwakilan kepala dusun (Kadus) se-Kabupaten Asahan untuk memberikan penjelasan rinci terkait prosedur dan mekanisme Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).
Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Asahan, Rianto, Jumat (05/12) bertujuan untuk menyamakan pemahaman seluruh aparat desa terhadap alur pelaksanaan BLTS, mulai dari pengusulan, verifikasi, hingga finalisasi data penerima.
Pembahasan difokuskan pada pentingnya memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar layak dapat terakomodasi dalam daftar penerima, sementara warga yang tidak memenuhi kriteria dapat dikeluarkan melalui proses pemutakhiran data.
Pemkab Asahan menekankan bahwa perbaikan data harus dilakukan secara berkelanjutan agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan diterima oleh warga yang membutuhkan.
Dalam forum tersebut, para kepala dusun turut menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Asahan mengingatkan bahwa pemahaman terhadap alur penyaluran bansos dari Kementerian Sosial, baik yang disalurkan melalui provinsi maupun kabupaten, menjadi kunci untuk mengurangi miskomunikasi dengan warga.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Asahan berharap seluruh kadus dan operator data desa dapat bekerja lebih cepat, transparan, dan responsif dalam melakukan pemutakhiran data. Upaya perbaikan data ini juga akan diperkuat melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pemanfaatan basis data nasional DTSEN sebagai rujukan utama dalam penyusunan daftar penerima bantuan.
Dengan sinergi antara pemutakhiran data desa, sensus nasional, dan integrasi data DTSEN, Pemkab Asahan optimistis bahwa program BLTS dan bantuan sosial lainnya dapat berlangsung lebih efektif serta menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
