Tapanuli Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berhasil mencatatkan prestasi membanggakan pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang menempati urutan ke-21 dengan capaian UHC sebesar 99 persen dan tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen.
Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat didampingi Plt Kepala Bappelitbangda Cristina Nahampun dan beberapa OPD/mewakili menghadiri acara peluncuran UHC Prioritas Sumatera Utara sekaligus penyerahan dana bagi hasil tahap III kepada kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang digelar di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Senin (29/9).
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam arahannya menekankan bahwa makna penting UHC bukan sekadar masyarakat dapat menggunakan kartu identitas untuk berobat, melainkan harus benar-benar bisa sembuh dan dilayani dengan baik di fasilitas kesehatan.
"Tidak boleh ada alasan kamar rumah sakit penuh. Minimal 30 persen harus disiapkan untuk kelas tiga. Bahkan KTP Medan kini dapat digunakan di luar Sumut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Gubsu Bobby.
Bobby juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dalam pengelolaan pajak daerah dan kendaraan bermotor guna mendukung pembayaran DBH.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerima DBH sebesar Rp10.974.000.000.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun menyatakan bahwa Provinsi Sumut menjadi salah satu provinsi yang menjadi UHC dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
"Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan capaian terbaik UHC, bahkan lebih dari 3,4 juta penduduk ditanggung pemerintah daerah, yakni lebih dari 20 persen," jelasnya.
Ia juga mengumumkan bahwa pada Januari 2026 akan digelar UHC Award untuk pemerintah daerah yang berhasil mencapai target.
