Medan (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir menegaskan bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) atau permintaan biaya dari para kepala desa (Kades) terkait kegiatan launching program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan sosialisasi aplikasi Jaga Desa yang baru-baru ini dilaksanakan di wilayah hukumnya.
“Sebagai tanggapan atas sejumlah pemberitaan media online yang menyebut bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh kepala desa atas arahan dari pihak Kejari Samosir tidak benar alias hoaks serta cenderung menyesatkan publik,” ujar Kepala Kejari Samosir Karya Graham Hutagaol melalui Kasi Intelijen Richard Simaremare ketika dihubungi dari Medan, Kamis (10/4).
Pihaknya menyampaikan bahwa tidak pernah ada perintah atau permintaan dari pihak Kejari Samosir kepada kepala desa untuk membiayai kegiatan launching maupun sosialisasi aplikasi Jaga Desa.
“Kita tidak ada mencampuri anggaran dana kegiatan itu dan setelah saya pertanyakan kepada APDESI, mereka bilang kalau dana itu adalah dana pribadi, dan bukan dari anggaran desa. Intinya dari mereka untuk mereka,” kata Richard.
Dia menyebutkan, dalam kegiatan itu juga banyak kepala desa di Kabupaten Samosir yang tidak bersedia untuk berpartisipasi.
“Karena dalam kegiatan itu tidak ada paksaan,” jelas dia.
Richard menegaskan program Jaga Desa sendiri merupakan inisiatif Kejaksaan Agung RI yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa.
“Kegiatan ini sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa, serta meminimalkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujar dia.
Kejari Samosir juga menekankan bahwa kegiatan launching dan sosialisasi aplikasi Jaga Desa ini merupakan bagian dari langkah preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi di tingkat desa.
"Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi hukum bagi para pemangku kepentingan di pemerintahan desa,” terang dia.
Menurut dia, program ini dilaksanakan demi kebaikan bersama, untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan sesuai peruntukannya.
“Kami mengajak semua pihak untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tambahnya.
Kejari Samosir berharap klarifikasi ini dapat meluruskan persepsi publik dan mengajak semua elemen masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga integritas dan mendorong pemerintahan desa yang bersih dan transparan.
