Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengharapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag), dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah Haji 2025 Masehi.
"Harapan kami untuk 2025 ini, tolong masalah peningkatan kualitas pelayanan haji ini terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi di 2024 itu hendaknya tidak terulang lagi," kata Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat seputar Haji 2025 yang digelar oleh Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025 Masehi Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, masyarakat yang telah bersusah payah mengumpulkan biaya perjalanan haji sudah seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik dalam perjalanan ibadah mereka tersebut. Mereka tidak sepatutnya dihadapkan pada beragam persoalan pelayanan haji yang tidak maksimal, terutama jamaah dari kalangan tingkat perekonomian menengah ke bawah."
Mereka itu betul-betul masyarakat lapisan bawah dengan harapan bahwa dalam penyelenggaraan haji itu mereka tidak stres, tidak menjadi masalah, nah tentu dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan," ujar dia.
Ia juga meminta ke depannya Kementerian Agama sigap dan cermat dalam menyelesaikan permasalahan dalam haji, terutama terkait dengan pelayanan bagi jamaah.
"Pengalaman kita selama ini, banyak masalah yang harusnya tidak terjadi, itu terjadi akibat kurangnya sigap kita, kurang cermat kita dalam menangani masalah haji," ujar dia.
Diketahui, sebelumnya dalam penyelenggaraan haji pada tahun 2024, terdapat sejumlah persoalan yang terkait dengan pelayanan haji bagi jamaah.
Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI periode 2019–2024 menilai dalam Haji 2024 masih ada fasilitas bagi jamaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang digunakan oleh sejumlah pihak yang tidak berhak.
Contohnya, dugaan adanya jamaah umrah yang belum kembali ke tanah air sehingga berpotensi membuat mereka memanfaatkan fasilitas tenda milik jamaah haji.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR harap ada peningkatan pelayanan haji di 2025
