Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus meningkatkan percepatan penanganan stunting melalui sejumlah upaya intervensi yang dilakukan secara serentak sehingga target 14,5 persen dapat terpenuhi pada tahun 2024.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan percepatan penurunan angka stunting membutuhkan keterpaduan dan intervensi lintas sektor secara spesifik.
“Ini butuh koordinasi dan kolaborasi. Penanganan stunting butuh kerja sama strategis antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota dan pihak lainnya, agar target 14,5 persen tahun ini dapat terwujud," ujar Hassanudin, di Medan, Selasa.
Menurutnya, ada empat poin penting yang perlu ditindaklanjuti bersama dalam penurunan angka prevalensi stunting di wilayah ini.
Yang pertama, kata dia, mengaktifkan 15.344 pos layanan terpadu (posyandu) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah ini. Kedua melakukan penimbangan 100 persen balita dibawa dua tahun.
Baca juga: Mendes PDTT: Digitalisasi bantu atasi stunting hingga mitigasi bencana
"Setelah itu, bahu-membahu untuk memaksimalkan layanan Posyandu serta memberikan jaminan makanan sampai kepada balita di bawah dua tahun serta ibu hamil,"kata dia.
Untuk itu, dia berharap intervensi yang dilakukan harus tetap sasaran agar secara nyata berdampak terhadap penurunan angka prevalensi stunting. Intervensi spesifik seperti suplemen, ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI juga harus gencar dilakukan .
“Kita juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat soal gizi seimbang, perilaku hidup bersih, pentingnya sanitasi yang layak dan ini harus dilakukan secara terus menerus dan masif," sebut dia.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di Sumatera Utara berhasil turun menjadi 18,9 persen atau berkurang sekitar 2,2 persen, dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 21,1 persen.
