Binjai (ANTARA) - Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penandatanganan NPHD Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah TA. 2024 se-Sumut secara virtual di Binjai Command Center (BCC), Kamis(16/11), yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Untuk memastikan alokasi anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten/Kota dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
Menteri Dalam Negeri juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol) Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran kegiatan Pemilihan Kepala Daerah.
Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40 persen dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60 persen dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.
Dalam konferesi video bersama Mendagri, Wali Kota Binjai menyampaikan bahwa Kota Binjai pada tanggal 10 November yang lalu sudah melaksanakan penandatanganan NPHD dengan KPU Kota Binjai, Bawaslu Kota Binjai, Kodim dan Polres Kota Binjai.
"Alhamdulillah kami sudah melaksanakan koordinasi berkaitan dengan masalah Pilpres maupun Pilkada dapat kami tambahkan, bahwasannya memang benar pendapatan kami baru 62 persen, tapi kami sudah target di akhir Desember nanti kami bisa mendapatkan angka 95 persen kemudian memang kami mengalami defisit anggaran," katanya.
Tapi saat ini kami sedang memfokuskan kembali anggaran tersebut. Saat ini juga kami sedang melaksanakan penghematan efisiensi anggaran untuk di 2024, ujar Amir Hamzah.
