“Sebelum COVID ini menjadi tempat wisata yang diminati, tetapi saat COVID menurun drastis dan penghasilan sebagian masyarakat juga terganggu, jadi sebagian masyarakat mulai mengeksploitasi mangrove, sayangnya itu dipangkas habis, padahal ada tata cara kita menebang mangrove,” kata Yuliani Siregar
Yuliani Siregar mengatakan, Pemprov Sumut akan bekerja sama dengan Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRMG) memulihkan kawasan mangrove, termasuk aspek sosial dan ekonomi.
“Kita akan kerja sama dengan BRMG dan semua stakeholder, kita juga libatkan anak-anak muda agar kecintaan mereka pada mangrove tumbuh, karena mereka yang kita harapkan bisa melestarikan ini,” kata Yuliani Siregar.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BRGM Gatot Subiantoro menjelasakan selain aspek sosial dan ekonomi, dampak kerusakan lingkungan juga sangat penting diperhatikan.
Menurutnya, setiap tahunnya, daratan Sumut terkena intrusi air laut sekitar 14 meter per hektare dan untuk memperbaikinya butuh sekitar Rp5 juta – Rp 6 juta/meter.
“Kalau terkena intrusi harus dibenahi agar tidak merusak perkebunan, pemukiman, di Labuhanbatu ada masyarakat yang harus merelakan sebagian kebun sawitnya untuk jadi hutan mangrove, ada lagi kebun kelapa yang rusak dan jumlahnya ribuan,” kata Gatot
