BPODT segera bahas kartu kuning bersama dinas pariwisata di kawasan Toba

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) akan mengumpulkan seluruh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Pariwisata di tujuh kabupaten yang ada di wilayah Danau Toba untuk membahas kartu kuning dari UNESCO (ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean)

Medan (ANTARA) - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) bersama seluruh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Pariwisata di tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba segera membahas kartu kuning dari UNESCO.

Kepala Divisi Komunikasi Publik BPODT, Nelson Lumbantoruan mengatakan pertemuan tersebut nantinya juga dihadiri oleh Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BPTCUGGp) untuk memberikan penjelasan terkait hal yang perlu diperbaiki.

"Kami sudah keliling ke kabupaten-kabupaten untuk menyampaikan. Mari kita duduk bersama, kami yang memfasilitasi pertemuan dan akan kita lakukan di Kantor BPODT di Parapat tanggal 19 Oktober 2023, Kamis nanti," ujarnya pada kegiatan Kunjungan Media dan Diskusi Terpumpun di Kawasan TCR, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Selasa.

Ia menuturkan tujuh kabupaten tersebut yakni Kabupaten Toba, Dairi, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Karo.

Nelson mengatakan berdasarkan keterangan dari tim penilai UNESCO, ada beberapa hal dari seluruh Situs Warisan Geologi (Geosite) di Danau Toba yang belum memenuhi standard.