Medan (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan meminta Pemkot Medan, Sumatera Utara, terbuka atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam sosialisasi aplikasi e-raport sembilan kepala sekolah (kepsek) dasar negeri di Kota Medan.
"Pertama jika memang dugaan kasus ini benar-benar ada dan dilakukan, baiknya Pemkot Medan terbuka saja ke publik," ungkap Syaiful di Medan, Sumut, Rabu.
Sebab, lanjut politisi ini, dugaan kasus tersebut sebelumnya pernah dipraktikkan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam menyelesaikan masalah pungli sejumlah oknum aparat di lapangan.
Menurutnya langkah Wali Kota Medan menerbitkan surat bersifat Rahasia Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 800.1.6.2/889.K menjadi pembicaraan di publik, khususnya di lingkungan Pemkot Medan.
"Pentingnya keterbukaan dalam kasus ini agar tidak ada kesalahan informasi yang diterima publik, terutama di masyarakat atau bias informasi kasus ini," katanya.
Legislator ini menegaskan keterbukaan atas informasi publik diperlukan sebagai upaya dalam menjaga citra dunia pendidikan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara.
Legislator minta Pemkot Medan terbuka terkait dugaan pungli sembilan kepsek
Kamis, 17 Agustus 2023 2:12 WIB 2313
Ilustrasi - Tolak Pungutan Liar di Sekolah. (Dok ANTARA)
