Tapanuli Utara (ANTARA) - Kantor Staf Presiden yang dikepalai Moeldoko, serta Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mengorkestrasi integrasi 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial lintas kementerian dan BUMN tahap satu untuk Sumatera Utara.
Integrasi 82 program tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 30 Mei 2023.
"Kantor Staf Presiden menjalankan dan mewujudkan arahan Presiden agar lahan yang sudah diberikan sertifikat juga diberdayakan. Presiden sangat menginginkan kerja-kerja para Menteri untuk memberikan penguatan pada penerima SK Perhutanan Sosial. Untuk itu, harapannya dengan Perpres (No.28 Tahun 2023) ini sinergi pusat dan daerah bisa cepat terlaksana," ujar Muldoko dalam sambutannya di tengah kegiatan Festival Perhutanan Sosial yang digelar di Stadion Simangarongsang, Humbanghasundutan, Sumut, Selasa (1/8).
Dalam agenda Festival Perhutanan Sosial itu, Moeldoko juga tampak mengunjungi sejumlah booth UMKM binaan BUMN yang memajang sejumlah produk yang ditampilkan.
Kata Moeldoko, integrasi yang diorkestrasi KSP bersama Kemenko Marves merupakan tindak lanjut pascakunjungan Presiden ke Kabupaten Humbanghasundutan 3 Februari 2022 dalam penyerahan 43 SK perhutanan sosial, hutan adat dan tanah objek reforma agraria atau TORA kepada masyarakat di Humbang Hasundutan, serta berdasarkan rapat kabinet terbatas pada tanggal 3 Januari 2023.
