Pemasok bahan MBG di Taput minta Bupati Jonius fasilitasi "macet bayar"

Tapanuli Utara (ANTARA) - Seratusan pemasok bahan baku makanan bergizi gratis yang tergabung dalam Aliansi Supplier Koperasi Produsen Multi Pihak bersama Ketua Koperasi Erni Hutauruk meminta Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat untuk memfasilitasi kemacetan pembayaran biaya yang telah dikeluarkan sejak Februari 2026.

"Pemkab Taput hendaknya berperan serta dalam memfasilitasi pihak terkait dalam pencairan uang koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani dari Bank Mandiri agar koperasi tersebut dapat melakukan pembayaran kepada supplier," ungkap Ketua Koperasi Produsen Multi Pihak, Erni Hutauruk, Kamis (16/4).

Semalam, hal tersebut juga ditekankan seratusan pemasok bahan baku MBG melalui aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara.

Mereka menuntut kejelasan atas macetnya pembayaran dana Program MBG sejak Februari 2026 lalu.

Aksi yang dipimpin Tulus Nababan ini disambut langsung Wakil Bupati Denni Parlindungan Lumbantoruan, didampingi Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, Sekda Henry Sitompul, serta jajaran juga perwakilan Pimpinan Bank Mandiri Tarutung, Indra Sibuea.

"Apa dasar hukum Kepala Cabang Bank Mandiri tidak mencairkan uang supplier? Kami meminta pemerintah hadir, karena kami adalah masyarakat Taput. Mulai Februari sampai sekarang uang kami tidak cair karena dihalang-halangi Erikson Sianipar," ujar Tulus dalam orasinya.

Disebutkan, program MBG merupakan marwah dan program mulia Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan bangsa.

"Para supplier sudah memohonkan agar pembayaran ditransfer ke rekening masing-masing, namun pihak Bank Mandiri Tarutung menolak mencairkan dana koperasi," jelasnya.

Menanggapi aksi, Wabup Deni Lumbantoruan mengajak 10 orang perwakilan massa untuk berdialog di Aula Mini Kantor Bupati Taput bersama perwakilan Bank Mandiri.

"Kita sudah mendengar semua permasalahan yang dihadapi para bapak/ibu yang ada disini. Kalau memungkinkan, besok kita akan kembali bertemu untuk membahas pencairan dana kepada para supplier. Semua pihak yang berkepentingan harus hadir, karena yang utama adalah memastikan pencairan dana, mengingat hal ini berdampak langsung pada masyarakat, termasuk gaji karyawan dan perputaran ekonomi di kalangan supplier," sebut Deni.

Ditegaskan, pemerintah daerah akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara para supplier dan pihak terkait termasuk Erikson Sianipar pada Kamis, 16 April 2026 guna mencari solusi yang konstruktif.