Medan (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Sumut pada Maret 2023 terjadi karena kebijakan pemerintah yang rutin memberikan bantuan sosial dalam bentuk pangan dan uang tunai.
"Belanja pemerintah itu menjaga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya," ujar Gunawan kepada ANTARA di Medan, Selasa.
Menurut dia, kebijakan pemerintah menyelamatkan perekonomian dengan serangkaian bantuan adalah hal yang positif.
Namun, Gunawan menilai hal tersebut juga memiliki kelemahan karena bukan merupakan solusi jangka panjang.
Dia pun berharap, ke depan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi produktif untuk mengentaskan kemiskinan di Sumut.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perhatian kepada pengembangan UMKM. Sektor ini sangat penting karena, secara nasional, menjadi tulang punggung negara.
UMKM, berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap 96,9 persen tenaga kerja nasional.
Oleh sebab itu, Gunawan mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang ingin menghapus kredit macet di perbankan. Jika itu terlaksana, dia berharap Pemprov Sumut segera menerapkannya.
"Terobosan pemerintah saat ini cukup bagus untuk menjaga daya beli. Akan tetapi, tidak begitu efektif untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Satu upaya untuk akselerasi yakni dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM supaya ekonomi terus bergerak," kata dia.
Pengamat: Penurunan angka kemiskinan di Sumut karena kebijakan pemerintah
Selasa, 25 Juli 2023 21:53 WIB 1780
Bupati Taput Nikson Nababan saat berupaya mengobarkan semangat kerja keras petani untuk bersama-sama melepaskan sematan istilah peta kemiskinan untuk daerah itu melalui produksi pertanian melimpah di Gereja HKBP Hutapea Banuarea Tarutung. (Antara/Rinto Aritonang/Ist)
