Gunungsitoli (ANTARA) - Dalam rangka optimalisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah Kota Gunung Sitoli menyatakan mendukung BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).
Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli, Oimonaha Waruwu mengutarakan itu saat menerima kunjungan kerja Kepala BPJamsostek Kantor Cabang Padang Sidempuan Dr Sanco Simanullang.
Dalam keterangan di terima, Jumat (17/3), Sanco, mengatakan saat kunjungan tersebut dia didampingi kepala cabang perwakilan (kcp) Nias Gunung Sitoli Sugiyanto.
Sedang Sekda Oimonaha didampingi Asisten satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Arham Dusky Hia, M.Si dan Kadis Perdagangan dan Ketenagakerjaan Gunung Sitoli Yurisman Telaumbanua S.Sos.
"Sebenarnya kunjungan kerja kita di Gunung Sitoli mengoptimalkan Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang peningkatan ke pesertaan BPJS Ketenagakerjaan," kata Sanco.
Di katakan, kesejahteraan pekerja dan keluarganya merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah, sehingga Inpres No 2 tahun 2021 dikeluarkan.
“pemerintah telah mengeluarkan instruksi guna mendorong seluruh kementerian termasuk pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegasnya.
Bahkan, Kemendagri telah mendorong seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek.
“Penggunaan Alokasi Dana Desa, saya kira dapat mendongkrak ke pesertaan secara signifikan. Harapan para seluruh Kepala Daerah Kepulauan Nias dapat mendorong para kepala desa untuk pro kepada tenaga rentan masing masing desa,” ujarnya.
Di samping untuk dapat memastikan seluruh pekerja terutama pegawai pemda dengan status non-ASN untuk menjadi peserta BP Jamsostek juga, harapnya lagi.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, terdapat 898,69 ribu jiwa penduduk yang tinggal di wilayah Kepulauan Nias pada Desember 2021.
Dapat dukungan
Di katakan Pemko Gunung Sitoli mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di bumi Tano Niha. Lantaran telah dikeluarkannya Peraturan pendukung berupa Peraturan Walikota (Perwal) dan juga instruksi Walikota, diharapkan dapat terus dioptimalkan.
“Saat ini komunikasi kita dengan BP Jamsostek sudah jauh lebih efektif. Kita sudah keluarkan Perwal dan instruksi. Bahkan, kita sudah gaet seluruh perangkat desa,” jelas Sekda Oimonaha.
Terkait iuran bisa diambil dari dana desa, namun pihaknya, kata Sekda belum mewajibkan hal itu. Tetapi secara perlahan, lanjutnya, akan terus digalakkan dan didorong pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Sedangkan jika dalam hitung hitungan masuk 10 orang per desa, gaung-nya bakal lebih besar. Lantas apabila mereka sudah mengerti fungsi dan manfaat, diharapkan dapat menjadi corong perpanjangan informasi hingga tingkat desa," katanya lagi.
“Tahap pertama sudah kita sampaikan kemarin kepada seluruh desa. Yang pasti kehadiran BPJS Ketenagakerjaan akan sangat membantu warga pada masa sulit bila resiko kematian dan kecelakaan kerja terjadi,” sebut Oimonaha.
Sedangkan kalangan Badan Usaha, Sekda mengaku kesadaran pengusaha tergolong rendah dan sulit diyakinkan keuntungan dan manfaat mengikuti program Jamsostek.
Mirisnya, administrasi ketenagakerjaan berupa wajib lapor dan pendataan lainnya belum tercatat dengan baik. Meski begitu, lanjutnya, Sekda meyakinkan bahwa Pemko Gunung Sitoli pasti mendukung penuh Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021.
“Pak Wali Kota sendiri tidak masalah, sangat mendukung. Kemarin itu ada satpol PP meninggal, sudah diberi santunan pada acara HUT 17 Agustus di hadapan publik. Sudah banyak tahu manfaatnya,” ungkap Sekda.
Sedangkan untuk mencapai Universal Labour Coverage (Cakupan Perlindungan Menyeluruh Ketenagakerjaan), Pemko siap mendukung BP Jamsostek, tak ubahnya dengan BPJS Kesehatan.
“Kita akan intensif-kan, kita siap mengerjakan apa yang bias kita dukung, sama halnya dengan BPJS Kesehatan. Kami juga mau cakupan ketenagakerjaan 100 persen, termasuk seluruh tenaga kerja formal dan informal,” ujar Sekda.
Ia membeberkan selain ribuan aparat pemerintah di desa, THL, dan semua pekerja yang berhubungan dengan Pemko, pihaknya juga mendorong organisasi Korpri jadi peserta.
“Sudah kita diskusikan keanggotaan Korpri sekitar 1500 jiwa. Mudah mudahan segera berkembang,” katanya.
Untuk jumlah lebih besar, Sekda menyebut ada baiknya menggaet kalangan keagamaan. Pendekatan kepada Organisasi keagamaan yang jemaat-nya cukup besar perlu menjadi perhatian serius seperti BNKP, Gereja Amin dan ONKP, termasuk kalangan Nahdatul ulama dan Muhammadiyah.
“Ketika BNKP yang jemaat-nya besar memberi surat ajakan ke jemaat lewat, saya kira akan berdampak besar. Persoalannya bagaimana pendekatannya. Maka sering-sering di ingatkan. Kita siap berkoordinasi ke depan,” tutup Sekda
