Medan (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (
Kemenko Perekonomian) menilai kemitraan petani dan perusahaan akan mendukung produktivitas tanaman sawit sekaligus mempercepat penurunan emisi karbon di Indonesia.
"Produktivitas yang meningkat membuat ekstensifikasi lahan bisa dihindari dan konversi hutan kaya karbon menjadi perkebunan baru tidak terjadi sehingga mempercepat penurunan emisi karbon di dalam negeri," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud di Mesir, Jumat (11/11/2022)
Menurut dia, dalam siaran pers yang diterima Kamis, 17/11/2022, produktivitas lahan petani sawit di Indonesia masih rendah atau hanya 2 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun.
Produksi petani itu jauh lebih rendah dari produktivitas perkebunan skala besar yang bisa mencapai 8 ton CPO per hektare per tahun.
"Bedanya 3—5 kali lipat. Makanya kami minta perusahaan melakukan kemitraan untuk menolong petani meningkatkan produktivitasnya," ujar Musdalifah saat diskusi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP27 di Sharm El Sheikh, Mesir, Jumat (11/11/2022).
Musdalifah menjelaskan, kemitraan yang bisa dilakukan antara petani dan perusahaan sawit di antaranya dalam program penanaman ulang (replanting).
Petani, katanya, nantinya bisa memanfaatkan benih sawit berkualitas seperti yang digunakan oleh perusahaan perkebunan.
“Perusahaan juga wajib menolong peningkatan kapasitas petani termasuk dalam pemasaran hasil panennya," ujar Musdalifah.
Pemerintah Indonesia, katanya, juga menyediakan berbagai fasilitas untuk memperkuat perkebunan skala rakyat di antaranya dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program Smart Farming yang mencakup digitalisasi rantai pasokan.
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , Belinda Arunawati mengungkapkan, di luar kawasan hutan negara masih terdapat sekitar 7,4 juta hektare lahan yang berstatus areal penggunaan lain yang memiliki tutupan hutan.
“Untuk mencegah konversi hutan, kerja sama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional mau pun sub-nasional penting untuk dilakukan,” katanya.
Secara keseluruhan, Indonesia memiliki sekitar 95,3 juta hektare tutupan hutan di seluruh wilayah Indonesia.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk menurunkan emisi karbon adalah melaksanakan agenda Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Tujuannya, adalah mencegah pelepasan sekaligus meningkatkan penyerapan gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunan lahan lainnya.
Target dari agenda FOLU Net Sink adalah tingkat penyerapan GRK sudah seimbang atau bahkan lebih besar dibandingkan emisinya pada tahun 2030.
Target dari FOLU Net Sink 2030 adalah tingkat emisi GRK minus 140 juta ton setara karbondioksida (CO2e).
Sementara itu, Director PT Smart Tbk dan Senior Advisor Sustainability Sinar Mas Agribusiness and Food, Agus Purnomo mengatakan, pihaknya percaya akan pentingnya pelestarian lingkungan dan pentingnya kontribusi swasta bagi kesejahteraan masyarakat setempat untuk memastikan keberlanjutan dari bisnis perusahaan.
Pihaknya, kata dia, menghargai komitmen pemerintah Indonesia dan turut bangga dengan kemajuan yang telah dicapai dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Dia menjelaskan, berkat bekerja sama dengan masyarakat setempat, sekitar 43.000 hektare area hutan telah berhasil dipertahankan.
Sinar Mas Agribusiness and Food, juga memastikan mitra pemasok untuk melaksanakan kebijakan konservasi yang bertujuan menjaga tutupan hutan yang ada di areal pengelolaannya.
Dari upaya tersebut, terdapat 117.000 hektare tutupan hutan yang dilindungi.
"Kami percaya bahwa kelapa sawit bisa memainkan peranan penting dalam pencapaian target Indonesia untuk FOLU Net Sink 2030 Indonesia di luar kawasan hutan," katanya.
Perusahan itu juga yakin bahwa bila kerja sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maka Indonesia dapat membuat perubahan yang nyata dan berdaya guna.
