Legislator yakin Medan Utara merdeka dari kemiskinan ekstrem

Warga beraktivitas di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada 2023. (Dok ANTARA)

Medan (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Medan Abdul Latief Lubis meyakini bahwa Medan bagian Utara segera merdeka dari kemiskinan ekstrem di hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.

"Kita ketahui di APBD Medan 2022 ini sebesar Rp6,37 triliun, di antaranya Rp1 triliun khusus dialokasikan untuk Medan Utara, terutama Medan Belawan," terang Abdul di Medan, Rabu (17/8).

Bahkan di perubahan APBD Kota Medan yang baru disahkan lewat penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara ditambah anggaran Rp1 miliar bagi masing-masing kelurahan di Medan Belawan.

Untuk diketahui, Kecamatan Medan Belawan meliputi enam kelurahan, yakni Bagan Deli, Belawan Bahari, Belawan Bahagia, Belawan I, Belawan II, dan Belawan Sicanang.

Sebagai informasi, pemerintahan Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada Rabu, 8 Juni 2022.

"Ini bentuk perhatian Pemerintah Kota Medan dalam menghapuskan image (citra) Medan Belawan sebagai kecamatan kumuh dan lain sebagainya," tegas dia.

Diketahui, kawasan pesisir Belawan dilanda sejumlah masalah sosial, di antaranya putus sekolah, perkawinan anak, narkoba, pencurian, prostitusi, tawuran, banjir rob dan tingginya angka stunting (kekerdilan).

Data Dinas Kesehatan Kota Medan menyebut stunting di Februari 2022 sebanyak 555 balita mengalami gizi kronis tersebar 63 kelurahan dan prevalensi tertinggi 106 balita di antaranya di Belawan Sicanang.

"Aksi program untuk peningkatan kesejahteraan dilakukan di Oktober tahun ini. Saat ini seluruh pemerintah, baik kota, provinsi maupun pusat serius membangkitkan ekonomi di Belawan," tegas Latief yang merupakan politisi PKS Kota Medan ini.