Medan (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan mendorong Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan lebih aktif dengan membuka layanan interaktif bagi warga yang harusnya mendapat bantuan sosial.
"Kedatangan warga ke kantor wali kota merupakan bentuk bingungnya mereka mau melapor kemana. Oleh sebab itu, perlu kiranya Dinsos membuat layanan interaktif agar ada tempat pengaduan," ucapnya di Medan, Sabtu.
Pihaknya meminta Dinsos Kota Medan untuk gerak cepat dengan melakukan pendataan yang lebih akurat, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di daerah ini.
Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution langsung menemui sejumlah warga Lingkungan 10, Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan yang tiba di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (10/5).
Warga yang mayoritas ibu-ibu ini menyampaikan keluhannya, karena mereka selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan sosial walau sudah memiliki kartu tanda sebagai penerima bantuan.
"Dinsos harus bisa mengikuti gercep pak wali. Kejadian ini sebenarnya sudah berlarut-larut, dan masih banyak warga yang mengalaminya. Kalau bisa Dinsos langsung turun ke lapangan melakukan pendataan," kata Syaiful.
Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, mengatakan pihaknya tengah melakukan pembersihan data penerima bantuan sosial dan bakal mengajukan kembali ke Kementerian Sosial.
"Apakah diterima atau tidak, Kemensos yang punya wewenang. Kita hanya memfasilitasi saja," ucapnya.
Pihaknya sudah melakukan pendamping program keluarga harapan (PKH), baik di kelurahan maupun kecamatan sebagai pengganti layanan interaktif bagi warga di daerah ini
"Bagi masyarakat yang ingin mengadu bantuan sosial bisa melalui petugas pendamping. Tentu nanti akan diteruskan ke kita dan akan ditindaklanjuti," terang Khoiruddin.
