Medan (ANTARA) - Wacana atau usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dinilai hanya akan merusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara, Edison Sianturi, di Medan, Selasa (8/3) mengatakan usulan penundaan yang dilontarkan sejumlah elite politik tentang Pemilu 2024 justru akan merusak citra dan menjerumuskan Presiden Jokowi.
Partai Kebangkitan Nusantara, melalui Ketua Umum Gede Pasek Suardika, menurut Edison sudah jelas memberikan pernyataan bahwa semua pihak harus mematuhi konstitusi.
"Politisi di Indonesia agar jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan agenda terselubung untuk melanggengkan jabatan dengan membuat alasan-alasan yang jelas-jelas menabrak konstitusi kita," katanya.
Edison mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan beberapa waktu lalu juga akan membuat masyarakat marah. Sebab, para elite partai politik hanya memikirkan diri sendiri tanpa melihat kepentingan rakyat.
Sebelum menjadi presiden dua periode, Edison mengatakan Jokowi terlebih dahulu menjadi kepala daerah mulai dari Wali Kota Solo sampai Gubernur DKI Jakarta. Karir politik yang ditempuh Presiden Jokowi merupakan yang pertama di Indonesia.
"Presiden Jokowi adalah seorang negarawan sejati yang memiliki karir politik yang sangat luar biasa. Jangan sampai usulan perpanjangan masa jabatan ini menjadi catatan negatif dalam jenjang karir politik Jokowi," ungkapnya.
Mengenai rencana pembangunan yang telah dicanangkan diyakininya akan tetap berjalan meski Presiden Jokowi sudah mengakhiri masa jabatannya.
"Siapapun presiden pilihan rakyat nantinya di Pemilu 2024 pasti akan melanjutkan pembangunan yang dibuat oleh presiden sebelumnya. Jangan terlalu apriori kita menyatakan kalau Jokowi diganti maka pembangunan akan terkendala, itu hanya alasan yang tidak mendasar," jelasnya.
Dia justru menilai ada kepentingan terselubung oleh oknum-oknum yang sengaja menggulirkan isu penundaan Pemilu.
"Semua orang tahu kalau masa jabatan presiden diperpanjang akan banyak jabatan lain yang terikut diperpanjang. Istilah kampung lempar batu sembunyi tangan.
Masyarakat sekarang ini bukan bodoh lagi melihat tingkah laku politisi begini. Partai Politik mempunyai tanggungjawab moral untuk membangun iklim politik yang baik di tengah masyarakat. Konstitusi menjadi pedoman kita dalam menjalankan demokrasi yang baik," tutupnya.
