Wali Kota Medan surati Kemenhub soal Trans Metro Deli tanpa tarif

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution segera menyurati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait bus Trans Metro Deli yang beroperasi setahun lebih tanpa tarif alias menggratiskan penumpang.

"Mudah-mudahan setelah kita surati akan ada tindak lanjut Kemenhub, sehingga dilakukan penetapan tarif," tegas Bobby di Medan, Selasa.

Sebenarnya, lanjut dia, tarif bagi penumpang Trans Metro Deli mengoperasikan 72 unit bus melayani kelima koridor di ibu kota Provinsi Sumatera Utara seharusnya sudah berlaku sejak awal tahun ini.

Kelima koridor itu, yakni Terminal Pinang Baris - Lapangan Merdeka, Terminal Amplas - Lapangan Merdeka, Belawan - Lapangan Merdeka, Medan Tuntungan - Lapangan Merdeka dan Tembung - Lapangan Merdeka.

Seperti diketahui, bus Trans Metro Deli merupakan angkutan Bus Rapid Transit (BRT) mulai beroperasi di Kota Medan, Sumatera Utara pada November 2020.

"Jika perlu Minggu ini atau Minggu depan, Dishub (Dinas Perhubungan) atau saya langsung ke sana (Kemenhub). Perwakilan supir juga ikut, sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan," tegas Bobby.

Wali kota juga meminta kepada seluruh supir dan para pemilik angkutan kota untuk mengakhiri aksinya, dan melanjutkan aktivitas mencari penumpang di Kota Medan.

"Apalagi di Kota Medan saat ini berstatus PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 3, sehingga harus meminimalisir kerumunan," terang Bobby.

Organisasi angkutan darat dan kesatuan sopir pemilik kendaraan Kota Medan memprotes bus Trans Metro Deli yang beroperasi setahun lebih tanpa tarif bagi penumpangnya.

"Kami protes karena sudah setahun lebih beroperasi, tapi bus Trans Metro Deli masih gratis. Kami siap bersaing, tapi kalau gratis terus bagaimana kami bisa bersaing," ungkap Israel Situmeang, koordinator aksi di Kantor Wali Kota Medan, Senin (21/2).