Medan (ANTARA) - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk membantu pembangunan dan pengembangan angkutan massal berbasis jalan BRT (Bus Rapit Transit) di kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang).
Dana Rp1,8 triliun itu bersumber dari Bank Dunia dan Agence Francaise De Developpement (AFD).
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi, menjelaskan pembangunan BRT ini rencananya akan dimulai Februari tahun ini dan akan beroperasi pada tahun 2023.
Baca juga: Pemprov Sumut dan 11 produsen sepakat gelar pasar murah minyak goreng
Di mana, tahap awal yang didahului adalah pembangunan konstruksi depot di Terminal Amplas dan Pinang Baris. Adapun koridor BRT terproteksi akan dibangun sepanjang 21 kilometer dari Terminal Pinang Baris ke Terminal Amplas.
Terdapat 33 stasiun BRT di sepanjang koridor terproteksi, dengan jarak rata-rata antar stasiun sekitar 600 meter.
"Yang utama kami minta adalah manajemen parkir yang harus ditertibkan. Kemudian penataan lingkungan dan jalur bahu jalan yang dapat digunakan bagi pejalan kaki dan jalur sepeda," ujarnya usai kegiatan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan BRT kawasan Mebidang di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Rabu (12/1).
Selain itu, Budi juga meminta Pemerintah Daerah juga menssialisasikan pada masyarakat untuk dapat menggunakan transportasi massal guna mengurangi kemacetan.
"Kalau kita lihat data kecelakaan, di Medan ini cukup tinggi yang dilihat dari klaim jasa asuransi bagi kecelakaan di Kota Medan," katanya.
Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ; Wali Kota Medan Bobby Nasution ; Wali Kota Binjai Amir Hamzah serta Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar.
