Pemerintah akan impor oksigen konsentrator untuk dipinjamkan ke warga

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan mengimpor 50 ribu unit oksigen konsentrator untuk dipinjamkan kepada warga yang terserang COVID-19 dengan gejala ringan dan membutuhkan oksigen untuk terapi.

"50 ribu tabung, dan sekarang kita punya 10 ribu. Akan kita bagikan untuk digunakan di kasus-kasus yang ringan, dan itu kita pinjamkan nanti ke rumah-rumah, dan jika sudah digunakan nanti bisa diambil,” katanya dalam konferensi pers virtual yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (12/7).

Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu mengatakan bahwa oksigen konsentrator lebih mudah digunakan untuk mendukung penanganan pasien COVID-19 bergejala ringan.

Baca juga: Menkes sebut vaksin gotong royong berbayar adalah opsi

"Itu (okisgen konsentrator) lima liter jadi bisa digunakan selama lima hari. Dan saya kira ini juga, Insya Allah ini selesai kasus COVID-19, itu bisa dibagikan ke rumah sakit-rumah sakit kita,” katanya.

Pemerintah sebelumnya telah memesan 10 ribu unit oksigen konsentrator dari Singapura untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19, yang meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

Mengenai penyediaan oksigen likuid, Luhut mengatakan, pemerintah akan mengimpor sekitar 40 ribu ton oksigen likuid guna menghadapi kemungkinan terjadi peningkatan kebutuhan saat kasus COVID-19 melonjak.

“Kita berjaga-jaga. Walaupun sebenarnya kita tidak butuh semuanya itu, tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di Amerika Serikat, perkembangan di Inggris, di mana tren (kasus COVID-19) sekarang meningkat tajam, kita lebih bagus berjaga-jaga sehingga kita tidak caught by surprise (terkejut)," katanya.

Luhut mengemukakan bahwa penyediaan oksigen untuk mendukung penanganan pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit sempat bermasalah, namun Kementerian Kesehatan sudah memperbaiki alur pasokan oksigen untuk kebutuhan medis.

"Memang awal-awal ini ada masalah, karena memang peningkatannya tinggi, tapi sudah ditata dengan Kemenkes dan juga oleh Kementerian PUPR, dibantu oleh Kementerian BUMN, dan saya kira dalam minggu ini semestinya tak ada masalah," katanya.