Tapanuli Selatan (ANTARA) - Syahrul M.Pasaribu mengatakan selama memimpin Tapsel, lebih kurang 70 persen Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tapanuli Selatan cukup berprestasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Akan tetapi di masa Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap banyak hal termasuk penurunan Pendapatan Daerah yang cukup signifikan OPD masih perlu dipacu utamanya dalam mengikuti regulasi hubungannya untuk mendapatkan Program DAK serta mendaratkan program Tugas Pembantuan dan program Dekonsentrasi dari Pemerintah Atasan di Tapanuli Selatan agar geliat Pembangunan dapat terus berjalan.
"Untuk itu Pimpinan OPD dan Stakeholder lainnya harus jeli dan tanggap, karena momentum tidak setiap saat ada. OPD harus mau berpacu dengan waktu melirik momentum (peluang anggaran) maupun program itu baik dari pemerintah pusat maupun provinsi," kata Syahrul mantan Bupati Tapsel dua periode kepada ANTARA, Sabtu (27/6).
Baca juga: Syahrul M.Pasaribu diundang sebagai narasumber Musrembang RPJMD Tapsel
Syahrul menyampaikan itu usai tampil dan diundang sebagai nara sumber di acara Rancangan Akhir RPJMD 2021-2026 Tapsel di Sipirok dalam materi "Strategi Penyusunan dan Pencapaian RPJMD berdasarkan Pengalaman Empiris 2010-2015 dan 2016-2021dihubungkan dengan masa Pandemi COVID-19".
Menurut Syahrul, dampak COVID-19 sangat berpengaruh terhadap anggaran daerah dan ini merupakan sebuah tantangan setiap kepala daerah. Karenanya OPD harus cerdas dan ligat mengejar program pusat maupun provinsi demi kemajuan pembangunan. Seperti program DAK, TP dan program Dekonsentrasi.
"Momentum tidak setiap saat ada. Makanya jangan disia-siakan. Ini merupakan peluang. Walau pada masa COVID-19 program pembangunan melalui TP dan Dekon tetap ada walau nilainya kecil tidak soal. OPD harus bisa meliriknya agar program pembangunan tetap ada demi masyarakat," kata Syahrul.
Karenanya, Ia berharap, dimasa sulit seperti sekarang ini OPD perlu berpacu dengan waktu, jangan bekerja biasa-biasa saja atau bersifat rutinitas saja serta dalam menyusun dan melaksanakan program ukurannya jangan hanya pendekatan Output saja tetapi harus terukur Outcomenya dan bahkan diharapkan dapat memberikan benefit. Dan kalau ditanya Saya, Pimpinan OPD yang berpikir dan melakoni Tupoksinya sampai ketingkat benefit (memberi nilai tambah) baru sekitar 60 persen.
Disinggung keberadaan OPD yang dinilai belum maksimal melakukan Tupoksinya dan tidak mampu memanfaatkan momentum untuk mendorong percepatan pembangunan terlebih tidak memberikan benefit ditengah kondisi saat ini? Syahrul menjawab "Itu tergantung Pak Bupati yang sekarang lah.. saya tidak campuri itu," pungkasnya.
Ia juga menggambarkan anggaran pendapatan daerah yang mengalami penurunan akibat dampak COVID-19, pada APBD induk TA 2020 pendapatan Rp1.511 triliun lebih, namun di P-APBD TA 2020 berkurang sebesar Rp.168 M lebih sehingga menjadi Rp. 1.343 T dengan realisasi pendapatan Rp.1.303 Triliun bandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2019 Rp.1.470 Triliun (realisasi pendapatan lebih besar Rp.167 M).
Demikian juga di APBD Induk TA 2021 sebesar Rp.1.284 Triliun, pendapatan juga berkurang jika dibandingkan dengan APBD TA 2020, itupun sudah dikurangi DAU dan DAK 25 M lebih melalui PMK No.17/PMK.07/2021 tanggal 16 Februari 2021 sekaligus mewajibkan 8 % dari DAU dialokasikan untuk penanganan COVID-19.
Artinya terang Syahrul, berkurangnya pendapatan anggaran dari pusat (baik DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil ) termasuk berkurangnya dana transfer/DBH Propinsi sangat-sangat berpengaruh terhadap program pembangunan yang sudah direncanakan lebih awal yang akhirnya mengurangi program pembangunan.
"Oleh karenanya OPD harus pro aktif menghadirkan berbagai program dengan melakukan pendekatan baik pusat dan provinsi walau dananya kecil-kecil. Yang jelas anggaran itu diharapkan bisa ada turun demi membantu kemajuan pembangunan daerah. Jangan hanya berpangku tangan dan bergantung pada APBD Tapsel semata." tegasnya lagi.
Untuk tahun-tahun mendatang, dalam menetapkan Skala Prioritas Pembangunan/Program harus dikaji secara mendalam dan komprehensip, dan menurut Syahrul bidang pertanian satu-satunya sektor ekonomi masyarakat yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19. Karenanya, program pertanian harus dapat diperkuat apalagi 70 - 75 persen masyarakat Tapsel hidup dari sektor pertanian.
Disinggung langkah strategis lainnya yang perlu dilakukan Pemkab Tapsel agar dampak pengurangan anggaran tidak begitu terasa di masyarakat, lagi-lagi Syahrul mengatakan yaitu memprogramkan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan utamanya sektor pertanian harus diperkuat. Kemudian acara-acara serimonial dikurangi.
Kemudian soal pengelolaan keuangan daerah yang sudah tujuh kali mendapat WTP Non paragraf, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mendapatkan "hadiah" DID yang dapat menambah pendapatan daerah untuk mendukung program pembangunan harus dapat dipertahankan termasuk merawat sumber-sumber pendapatan keuangan daerah lainnya seperti Deviden PT Bank Sumut, Jaminan Iklim Investasi yang kondusif juga harus dapat dijaga dengan baik.
"Yang jelas dua periode pengalaman saya memimpin belum 100 persen OPD di Tapanuli Selatan ini bisa memanfaatkan setiap momentum," tutupnya dari catatannya sebagai nara sumber.
