Polres Tebing Tinggi serahkan bantuan dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif

Tebing Tinggi (ANTARA) - Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI melalui Polres Tebing Tinggi menyalurkan bantuan paket sembako kepada 78 orang pekerja yang dirumahkan akibat dampak COVID-19, Jumat (3/6) di halaman Mapolres Jalan Pahlawan.

Kapolres Tebing Tinggi diwakili Waka Polres Kompol Sarponi menyerahkan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Baparekraf) RI, Pemprov Sumut dan Polda Sumut sebagai dukungan untuk pekerja  terdampak COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara.

Kompol Sarponi didampingi Kabag Ops Kompol Burju Siahaan dan Kasubbag Humas AKP J Nainggolan menjelaskan, sasaran bantuan sosial  pekerja yang terkena PHK dan di rumahkan di seluruh Indonesia untuk wilayah hukum Polres Tebing Tinggi yang terdaftar namanya oleh Departemen Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 78 Orang.

Perwakilan yang menerima bantuan sebanyak 32 orang dan diserahkan langsung oleh Wakapolres, Kabag Ops dan Pelaksana Tugas Kadis Pora Kota Tebing Tinggi.

Sedangkan untuk 46 paket bantuan lainnya diserahkan kepada Bhabinkamtibmas untuk disalurkan kepada 46 orang yang namanya terdaftar agar tepat sasaran, jelas Waka Polres.

Disampaikan Ini adalah program dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif  memberikan paket bantuan kepada karyawan yang dirumahkan. kegiatan ini serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia dan untuk Kota Tebing Tinggi terdata 78 orang , kata Kompol Sarponi.

Sementara itu, Plt Kadispora Tebing Tinggi Sugeng Surya Saragih menjelaskan, cara mendata pekerja yang dirumahkan dengan mendatangi para pimpinan perusahaan dari karyawan yang dirumahkan tersebut.

Dalam menyampaikan laporan ini tidak semua pimpinan perusahaan yang proaktif. Jadi ini adalah data pimpinannya yang proaktif, jadi jika ada rekan sesama pekerja yang tidak mendapat bantuan bukanlah keteledoran kami karena dilakukan pendataan lewat telepon, email dan datangi namun datanya tidak ada. 

Tidak diketahui secara pasti pimpinan perusahaan tidak memberikan data sehingga yang dapat didata hanya 78 orang berasal dari beberapa perusahaan yang proaktif, kata Sugeng.