Tanjungbalai (ANTARA) - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat tinggi pratama (Eselon II) dan Lurah oleh Wali Kota Tanjungbalai, H.Muhammad Syahrial, Jumat (31/5) terkesan tertutup dan dipaksakan.
Pantauan di Balai Kota Tanjungbalai, pelantikan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekdakot dan sangat tertutup bahkan terkesan tidak boleh diliput karena ada anggota Satpol PP yang "mengawal" pintu masuk ruangan itu.
Selain pejabat Eselon II dan Lurah yang dilantik beserta pasangan masing-masing, terpantau yang berada di dalam ruangan tersebut yakni, Ketua DPRD, H.Maralelo Siregar, Kepala BKD, Abu Hanifah, Asisten I, Nurmalini Marpaung, dan Camat Datuk Bandar Timur dan sejumlah orang lainnya.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Darwansyah Merta Wijaya juga tidak dapat memasuki ruangan itu dengan alasan acara pelantikan sedang berlangsung.
"Acara sudah dimulai, saya dikasih kode agar tidak masuk ruangan karena pengambilan sumpah jabatan pejabat yang dilantik sedang berlangsung," katanya.
Ia juga mengakui, bahwa pelantikan 10 orang pejabat eselon tersebut dipimpin langsung Wali Kota Tanjungalai, H.Muhammad Syahrial.
Berdasarkan data dihimpun, pelantikan dilaksanakan sesuai SK Wali Kota Nomor 820/378/2019, tanggal 31 Mei 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Pejabat yang dilantik yakni, H.Zainul Arifin sebagai Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, Tety Juliany Siregar sebagai Kadis PU-PR, dan Mulkan sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Kemudian, M.Khairuddin Sapii Sinaga menjadi Dirut RSUD Tengku Mansyur, dan Rita Ahda diangkat menjadi Kepala Puskesmas Sei Tualang Raso.
Ikut dilantik lima orang lurah yaitu, Lurah Semula Jadi, Arifin Zulaini, Lurah Bunga Tanjung, M.Syahnil, Lurah Selat Lancang, Tuti Rahayu, Lurah Sei Merbau, Fahrurrazi, dan Lurah Pulau Simardan, Feri Yudo.
Diinformasikan sebelumnya, aktivis Solidaritas Masyarakat (Somasi) Indonesia Kota Tanjungbalai menyoroti dugaan jual-beli jabatan Eselon II dijajaran Pemkot Tanjungbalai yang akan dilaksanakan saat bulan Ramadhan menjelang Lebaran.
"Diduga pelantikan pejabat-pejabat tersebut karena ada 'setoran' mencapai Rp300 hingga Rp800 juta sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan," ujar aktivis Somasi, Andrian Sulin diamini rekannya, Fitra Ramadhan Panjaitan.
