Simalungun (Antaranews Sumut) - Pemerintah Pusat didesak untuk segera menuntaskan penanganan bencana alam longsor di perbukitan Bangun Dolok, Parapat, Kabupaten Simalungun untuk normalisasi arus lalu lintas.
Desakan itu disampaikan dua anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Sulaiman Sinaga dari Partai Demokrat dan Bernhard Damanik (Nasdem), Rabu (2/1).
Sulaiman mengusulkan agar pemerintah meninjau, mengevaluasi, dan menetapkan langkah-langkah cepat untuk mengatasi permasalahan itu.
"Mendesak dan ditangani secara tuntas, baik penyebabnya serta kelancaran lalu lintas," kata Damanik.
Perbukitan yang longsor merupakan kawasan hutan dan jalan lintas Sumatera di Parapat merupakan jalan nasional, dimana kewenangan penanganan ada pada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
Untuk itu, Kementerian Kehutanan disarankan melakukan penyelidikan penyebab longsor yang berdampak pada tertutupnya ruas jalan di jembatan kembar dua di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
"Kalau ada indikasi karena perambahan hutan, selidiki dan tangkap oknumnya untuk dihukum," ujarnya.
Kementerian PUPR melalui Balai Besar Jalan Nasional di Sumatera Utara diminta melakukan langkah mengamankan ruas jalan dari dampak longsoran bukit.
Pemerintah Pusat didesak tuntaskan penanganan longsor kawasan Parapat
Rabu, 2 Januari 2019 15:56 WIB 2575
Perbukitan Bangun Dolok di kawasan wisata Parapat longsor lagi pada Selasa menjelang malam. Satu unit mobil dan dua sepeda motor di jembatan kembar, Sidua-dua Kabupaten Simalungun terdampak material longsoran. (Foto Antara Sumut/ist)
