Medan, 28/8 (Antara) - Badan Pengawas Pemilu menilai pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di Sumatera Utara masih menyimpan sejumlah kerawanan.
Dalam bimbingan teknis dengan jajaran pengawas Sumut di Medan, Jumat, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Daniel Zuchron mengatakan salah satu potensi kerawanan ada di Kabupaten Nias Selatan yang sering menimbulkan konflik dalam pesta demokrasi.
Pihaknya tidak berkeinginan masalah dan kecurangan yang terjadi pada Pemilu terulang kembali dalam pilkada yang diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember 2015.
Potensi kerawanan tersebut semakin besar karena empat daerah lain di Kepulauan Nias yakni Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli juga menyelenggarakan pilkada.
"Kita tidak menyebut mereka tidak baik, tetapi ini proses yang perlu dijaga bersama-sama,"
Potensi lain yang dapat menimbulkan kerawanan adalah keberadaan posko tim pemenangan pasangan calon yang dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik.
"Di tempat lain, (poskonya) barangkali tidak seramai di Sumut," kata Daniel.
Sumut juga menjadi perhatian serius Bawaslu RI karena menjadi provinsi yang paling banyak menyelenggarakan pilkada serentak yakni 23 kabupaten/kota.
Sedangkan daerah lain tidak sebanyak itu, termasuk Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pilkada di 21 kabupaten/kota.
Bawaslu RI mengingatkan jajaran pengawas di Sumut untuk tidak lalai dalam mengawasi seluruh tahapan yang dijalankan di daerah.
"Pengawasan itu perlu agar pilkada yang paling banyak dilakukan tersebut berjalan aman dan damai sesuai aturan yang berlaku," ujar Daniel.
Menurut catatan, 23 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di Sumut itu adalah Kota Medan, Binjai, Sibolga, Tanjungbalai, Gunung Sitoli, dan Pematangsiantar.
Kemudian, Kabupaten Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Toba Samosir, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Karo, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara. ***2***
