Komisi VIII DPR Kunjungan Kerja di Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 10/8 (Antarasumut) - Merupakan prestasi baik tahun ini dikarenakan DPR RI dari Komisi VIII mengunjungi Kota Padangsidimpuan dalam kunjungan kerja (kunker), senin (10/8) malam.Pada sambutan Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap, S.STP, Msi yang diwakili Sekda kota, Drs. Zulfeddi Simamora menyebutkan selamat datang Anggota DPR RI dari Komisi VIII dibumi Dalihan Natolu, semoga kedatangan ini merupakan silaturahmi dan kerja sama yang selama ini terbangun kerja sama dengan pemko Padangsidimpuan dengan DPR RI di Jakarta.Pada kunjungan DPRI RI yang merupakan kunjungan pertama yang di Ketuai Dr. H Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA dari Partai Amanat Nasional (PAN),Saleh P Daulay yang merupakan putra asli kelahiran sibuhuan membawah rombongan kerja Komisi VIII DPR RI yang bermitra kepada Kementrian Sosial, BNPB, PPA, Kementrian Agama, yang terdiri Agus Susanto Nasution (PDI P, dapil Sumbar II), Budi Sidik Pangarso, (F Partai Golkar, dapil Jateng II), Dave Akbarsyah Laksono, ( Partai Golkar, dapil Jabar VIII), H. R. Muhammad Syafi,I, M Hum, (F Partai Gerinda, dapil Sumut I), Khatibul Umam Wiranu, M Hum, (Partai Demokrat, dapil Jateng IV), H. M Syamsul Luthfi, (Partai Demokrat, dapil NTB), H Maman Imanul Haq, (Partai Kebangkitan Bangsa, dapil Jabar IX), H.Achmad Fauzan Harun, SH, M.Kom.I, (Partai Persatuan Pembangunan, dapil DKI Jakarta).Dalam kunker tersebut Saleh P Daulay Ketua Komisi VIII DPR RI menjelaskan kunjungan kami ini resmi mengatasnamakan Negara ke Kota Padangsidimpuan.Tambah mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, kunker ini kami lakukan agar kami tahu sebagai anggota DPR RI mendengar aspirasi langsung turun ke daerah dan saya juga membawah rekan kerja dan rombongan anggota DPR RI agar tahu permasalahan yang ada sini.Putra Asli Sibuhuan itu juga menjelaskan dalam APBN-P 2015 ini yang bermitra dengan pemerintah Presiden RI Joko Widodo siap menggelontorkan Anggaran seperti Anggaran dari Kemensos Rp. 14,3 Triliun, Kementrian Agama Rp. 3,8 Triliun, Kementrian PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Rp. 217 miliar, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Rp. 1,6 Triliun, akan tetapi sangat disayangkan mengenai anggaran PPA merupakan anggaran paling sedikit di masa pemerintahan Jokowi saya tidak mengerti mengapa seperti ini, sebut Ketua Komisi VIII DPR RI.Pada tahun ini saya beserta anggota DPR RI melakukan dan merancangkan RUU CSR terhadap perusahan yang ada diseluruh Indonesia ini, baik perusahan.Saleh P Daulay juga menegaskan perusahan yang ada di bumi Tabagsel ini harus bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat local untuk memberikan kontribusi dalam mensejaterahkan masyarakat.H. Maman Imanul Haq yang merupakan dapil Jabar IX dari Fraksi PKB DPR RI juga menambahkan, kita komitmen menuntaskan kemiskinan, maka dari itu saya harapkan pemerintahan Kabupaten /Kota memiliki program yang ada di Kementrian masing-masing yang ada di Jakarta.Kakan Wil Kemenag Sumut Tohar Bayo Angin, Eko Budi dari BNPB, serta dari Kemensos RI, tidak hanya itu, turut hadir juga seluruh Kepala Dinas Sosial, Kepala BPBD, Kakan Menag, Kabupaten Tapteng, Kota Sibolga, Kabupaten Palas, Kabupaten Paluta, Kabupaten Tapsel, Kabupaten Madina, dan Kota Padangsidimpuan.